Pemda di NTB Efisiensi Energi: WFH ASN, Inisiatif Hemat BBM

Ringkasan Berita:

• Sejumlah Pemda di NTB mulai menerapkan kebijakan efisiensi energi di tengah krisis geopolitik global.
• Pemerintah Provinsi NTB belum sepenuhnya mengoperasionalkan kebijakan WFH.
• Implementasi WFH di Sumbawa Barat masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri.

TRIBUNLOMBOK.COM - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi berlaku mulai 1 April 2026 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, disambut dengan respons yang beragam di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Mulai dari yang masih menunggu surat edaran gubernur, sedang mengkaji teknis implementasi, hingga yang telah menegaskan komitmen menjaga pelayanan publik tanpa gangguan.

Pemprov NTB Masih Tunggu SE

Pemerintah Provinsi NTB belum sepenuhnya mengoperasionalkan kebijakan WFH karena masih menunggu surat edaran gubernur sebagai dasar teknis pelaksanaan di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi, menegaskan bahwa tidak semua ASN dapat menjalankan WFH. Pejabat struktural pada level eselon I dan II seperti Sekretaris Daerah, asisten, dan kepala dinas tetap diwajibkan hadir di kantor.

Baca juga: 8 Strategi Atasi Dampak Konflik Timur Tengah: WFH ASN, BBM 50 Liter Per Hari, Pemangkasan MBG

"Ada beberapa ketentuan terkait dengan WFH ini, seperti kepala dinas, sekda, asisten itu eselon II dan eselon I, tetap kita bekerja di kantor serta perangkat pendukungnya," kata Ahmadi, Rabu (1/4/2026).

Ahmadi menjelaskan bahwa kebijakan WFH hanya berlaku bagi ASN eselon III dan pejabat fungsional, namun dikecualikan bagi instansi layanan publik seperti rumah sakit. 

Setiap kepala OPD juga diminta untuk merancang perencanaan kerja yang terukur pada hari pelaksanaan WFH, dan perkembangannya akan dilaporkan secara berkala kepada Kemendagri.

"Jadi setiap tanggal 4 pada bulan berikutnya, Gubernur akan melaporkan kepada Kemendagri terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini," kata Ahmadi.

Bisa Hemat Rp100 Juta dari BBM

Meski belum menghitung secara resmi besaran efisiensi yang bisa dicapai, Ahmadi memberikan gambaran kasar potensi penghematan yang cukup signifikan. 

Jika diasumsikan terdapat 10.000 ASN yang bekerja dari rumah dan masing-masing tidak mengeluarkan biaya BBM senilai Rp10.000 per hari, maka potensi penghematan langsung dari sektor transportasi saja mencapai Rp100 juta per hari atau setara 10.000 liter BBM per minggu. 

Di luar itu, penghematan dari belanja operasional pegawai juga diantisipasi terjadi, dan masing-masing OPD diminta untuk menghitung potensinya sendiri.

Lombok Tengah Utamakan WFO

Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, memberikan respons tegas bahwa sektor pelayanan publik tidak akan mengalami penurunan kinerja sedikit pun meski kebijakan WFH mulai diberlakukan.

Pathul memastikan bahwa pejabat struktural serta instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan Work From Office (WFO) secara penuh.

"Eselon 2, eselon 3, lalu kemudian dinas-dinas yang menyentuh terhadap pelayanan publik itu tetap masuk. Tetap masuk work from office," ucapnya.

Bupati Pathul juga menjamin layanan dasar strategis tidak akan terganggu oleh pengaturan jadwal kerja ini.

"Kami pastikan enggak akan (terganggu) layanan. Insyaallah. Tapi kalau pelayanan, tidak ada persoalan. Rumah sakit, pendidikan kan harus masuk juga, pelayanan-pelayanan tertentu publik," tambahnya.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tengah mempelajari surat edaran yang masuk untuk mengatur proporsi pengurangan kehadiran di kantor secara terencana agar tidak menimbulkan penumpukan layanan dan tetap menjamin kenyamanan masyarakat.

"Dengan kebijakan ini, kita harapkan efektivitas kerja ASN tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan publik di Lombok Tengah," pungkas Pathul.

Mataram Awasi ASN Secara Digital

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taofik Priyono, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengkajian kendati SE Mendagri telah resmi keluar. Pemkot Mataram masih menunggu arahan langsung dari Wali Kota Mataram sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara resmi.

"Nanti kita tunggu ini dulu, kita tunggu surat edarannya dulu seperti apa, kita pelajari dulu baru kita bisa menentukan misal melanggar sanksinya seperti apa gitu," ucap Taofik yang akrab disapa Yoyo tersebut.

Ia menambahkan bahwa pengalaman WFH saat pandemi COVID-19 menjadi modal tersendiri bagi ASN Kota Mataram dalam menjalankan sistem kerja jarak jauh.

"Kemungkinannya mungkin Jumat aja, cuman kita kan sudah pernah melaksanakan pada saat COVID dulu. Jadi bukan orang barulah kalau untuk kita melaksanakan lagi," imbuhnya.

Untuk memastikan kinerja ASN tetap produktif meski tidak di kantor, BKPSDM Kota Mataram berencana memanfaatkan teknologi digital dan aplikasi kerja yang sudah tersedia. Pengawasan tidak hanya mengandalkan kehadiran fisik, melainkan distribusikan ke masing-masing kepala OPD.

"Sistem pengawasannya juga kita minta dari masing-masing kepala OPD bertanggung jawab terhadap kinerja ASN meskipun mereka bekerja tidak di kantor," pungkasnya.

Insiatif Pemda KSB

Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, menekankan bahwa esensi kebijakan ini bukan sekadar soal lokasi bekerja, melainkan tentang budaya efisiensi yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan.

"Yang paling utama bukan hanya pada tempat bekerjanya, tetapi bagaimana kita mampu menghadirkan efisiensi dalam bekerja, baik dari sisi waktu, biaya, maupun produktivitas," tegasnya, Kamis (2/4/2026).

Amar menyatakan bahwa implementasi WFH di Sumbawa Barat masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri sebelum dituangkan dalam surat edaran yang mengatur OPD mana saja yang dapat menerapkan WFH.

"Oleh karena itu, kita akan berhati-hati dalam menerapkannya," jelas Amar.

Di luar kebijakan WFH, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga telah mengambil langkah efisiensi konkret lainnya, termasuk pemangkasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong kebiasaan bersepeda ke kantor.

"Saya berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah KSB dapat memahami esensi dari setiap kebijakan yang ada, yakni mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan," pungkasnya.

(*)