SPPG Makan Bergizi Gratis di NTB Overload, Satgas Ingatkan Soal Kualitas

Ringkasan Berita:

• Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB, khususnya Lombok Timur, sudah melebihi kapasitas (overload) dengan total 736 unit, sehingga pendirian baru wajib berkoordinasi ketat dengan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN).
• Satgas MBG kini mengalihkan fokus dari kuantitas ke peningkatan kualitas layanan serta pemerataan pembangunan ke wilayah terpencil (3T) agar penerima manfaat tidak menumpuk di satu titik.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengingatkan sebelum pendirian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar berkoodinasi dengan koordinator wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN).

Mengingat saat ini jumlah SPPG di NTB sudah overload dibandingkan jumlah sasarannya, terutama di wilayah Lombok Timur. Saat ini saja sudah ada 736 SPPG yang berdiri dan yang sudah beroperasi 633 SPPG.

"Jadi koordinasikan dengan baik dengan Korwil BGN masing-masing kabupaten kota, masih tersediakah kuota," kata Kepala Satgas MBG NTB, Fathul Gani.

Gani menyampaikan saat ini bukan lagi fokus pada kuantitas SPPG, namun harus dilakukan peningkatan kualitas terhadap SPPG dalam menyalurkan makanan kepada sasarannya. Ini bertujuan untuk mengurangi insiden.

Ia juga mengatakan harus terjadi pemerataan pembangunan SPPG terutama di daerah terpencil, terdalam dan terluar (3T) yang masih belum terjamah sampai saat ini. Disana sasarannya tidak terlampau banyak berkisaran 300 orang.

"Sekarang sudah waktunya peningkatan kualitas dan pemerataan penerima manfaat, tidak lagi ngumpul di satu tempat (Pembuatan SPPG)," kata Gani.

Namun demikian pihaknya menegaskan tidak ada pemberhentian pendirian SPPG, hanya saja harus dilakukan secara hati-hati dan berkoordinasi intens dengan Korwil BGN di masing-masing kabupaten/kota.

Apalagi baru-baru ini banyak SPPG yang ditutup sementara karena tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan tidak memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Baca juga: Operasional Dapur MBG Terhambat IPAL, DLH Lombok Timur Siap Beri Edukasi

Adapun rinciannya yang tidak memiliki SLHS sebanyak 225 SPPG, tidak memiliki IPAL 36 SPPG dan tidak memiliki keduanya 39 SPPG. Sehingga untuk sementara operasionalnya diberhentikan sementara sembari menuntaskan syarat tersebut.