Mutasi Dua Nakes di Lombok Timur Diprotes

Ringkasan Berita:

• Dua nakes Puskesmas di Lombok Timur mengaku dimutasi secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang jelas dan transparan.
• Prosedur mutasi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Lombok Timur diklaim tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dua orang tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di salah satu puskesmas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempertanyakan mutasi yang dinilai tidak sesuai prosedur. 

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, L Aries Fahrozi, mengaku belum mendapatkan informasi lengkap mengenai masalah tersebut.

"Terima kasih informasinya, saya akan cek dan ricek dulu," singkatnya. 

Ia menegaskan bahwa secara prosedur, mutasi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Informasi dihimpun Tribun Lombok, Dua nakes Puskesmas di Lombok Timur mengaku dimutasi secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang jelas dan transparan.

Baca juga: Mutasi Pejabat, Wali Kota Mataram Lantik Sembilan Kepala Dinas

Keputusan mutasi itu dinilai berpotensi mencederai profesionalisme tenaga kesehatan serta berdampak pada motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya menduga mutasi ini tidak sepenuhnya didasari pertimbangan profesional, melainkan ada kepentingan tertentu di baliknya," ujar salah satu nakes yang enggan disebut namanya.

Menurutnya masyarakat sangat bergantung pada pelayanan bidan, terutama di tingkat puskesmas. 

Perannya vital dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, pertolongan persalinan, serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Dia mendesak Bupati dan Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk melakukan penelusuran objektif terhadap proses mutasi tersebut. 

"Transparansi dan keadilan penting untuk menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan," tegasnya.

Dia mengungkap indikasi pemalsuan tanda tangan sejumlah petugas di puskesmas terkait yang menjadi salah satu syarat administratif dalam proses mutasi. 

Tenaga kesehatan yang tanda tangannya diduga dipalsukan menyatakan keberatan dan akan menempuh jalur hukum.

"Tanda tangan itu diduga dijadikan syarat mutasi, padahal kami tidak pernah menandatangani dokumen tersebut," ungkapnya.

Para tenaga kesehatan yang dimutasi berharap ada kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian persoalan ini.

(*)