Akademisi UIN Mataram Beberkan Kunci Pariwisata NTB Berkelas Dunia

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Mataram, Baiq El Badriati, menyampaikan kunci utama dalam mewujudkan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi pariwisata syariah berkelas dunia yakni regulasi dan kesiapan masyarakat.

Menurutnya, ketika NTB mencanangkan diri sebagai destinasi global, seluruh aspek pendukung harus disiapkan secara matang, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan.

“Ketika kita ingin mencanangkan NTB menjadi destinasi kelas dunia, segala hal yang mendukung dari perencanaan yang kita canangkan harus benar-benar dipersiapkan,” ujarnya dalam kegiatan Economic Talk NTB, Senin (23/2/2026).

El Badriati menjelaskan bahwa setelah tahap perencanaan, hal yang tak kalah penting adalah implementasi serta alat dukung untuk mewujudkan pariwisata syariah.

Hal tersebut mencakup penyusunan regulasi yang jelas, komitmen para pemangku kebijakan, serta kesiapan masyarakat sebagai pondasi utama.

“Apakah kita sebagai masyarakat sudah siap mendunia? Apakah pemangku kebijakan sudah siap dengan segala regulasi dan perangkat yang ada?” tegasnya.

NTB sendiri dinilai memiliki daya saing yang kuat dalam sektor pariwisata halal. Baiq El Badriati mengingatkan kembali capaian NTB pada 2016 yang berhasil meraih penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.

Selain itu, dalam pemeringkatan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, NTB menempati peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Sumatera Barat, serta berada di atas Aceh dan Jawa Tengah.

Capaian tersebut, menurutnya, harus menjadi motivasi untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengembangkan pariwisata syariah yang berkelanjutan.

Baca juga: OJK NTB Targetkan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah, Sasar Generasi Muda Melalui Gencarkan

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sistem ekonomi syariah sebagai fondasi pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya melalui skema pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil (mudharabah) antara pemodal dan pengusaha. Skema ini menekankan keadilan serta transparansi dalam pembagian keuntungan.

Selain itu, terdapat pula konsep pinjaman tanpa bunga sebagai alternatif pembiayaan yang meringankan pelaku usaha. Pendekatan berbasis komunitas juga dinilai penting, dengan pengaturan sistem pembagian keuntungan yang adil dan berpihak pada masyarakat lokal.

“Pariwisata syariah tidak hanya berbicara tentang label halal, tetapi juga bagaimana sistem ekonominya berjalan sesuai prinsip syariah, berkeadilan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan kesiapan regulasi, komitmen pemangku kebijakan, serta dukungan masyarakat, NTB diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata syariah unggulan di tingkat nasional maupun internasional.

(*)