Kota Mataram Kebut Penyerapan Anggaran Jelang Akhir Tahun

Ringkasan Berita:

• Realisasi belanja daerah Kota Mataram 56,95 persen hingga September 2025
• Porsi belanja gaji, belanja honor, belanja barang, dan belanja modal dipantau

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Realisasi belanja daerah Kota Mataram baru Rp1,1 triliun hingga September 2025 atau sekitar 56,95 persen. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri meyakini bahwa penyerapan anggaran masih on the track atau berada di jalur yang benar.

Meski demikian dia mendorong percepatan penyerapan anggaran jelang akhir tahun. 

“Langkah percepatan yang kita gunakan tidak hanya berfokus pada angka total, melainkan menganalisis realisasi pada setiap pos belanja secara terperinci,” ucap Sekda Alwan saat ditemui TribunLombok.com, Selasa (11/11/2025).

Dia akan memantau porsi belanja gaji, belanja honor, belanja barang, dan belanja modal. 

Baca juga: DPRD Kota Mataram Minta Pemda Prioritaskan Belanja, PAD Jadi Kunci Sumber Pendapatan 2026

“Ini kita lakukan untuk mengetahui secara spesifik kendala yang menghambat penyerapan pada masing-masing pos,” jelasnya.

Analisis bertujuan untuk menemukan langkah-langkah yang akan disarankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar anggaran bisa lebih cepat dieksekusi.

Pengawasan Ketat

Pemkot Mataram mengambil langkah intervensi lapangan yang lebih ketat terhadap pekerjaan fisik.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diminta untuk turun langsung ke lapangan untuk memonitor progres dan capaian pekerjaan fisik.

Jika kendala pekerjaan fisik terkait bahan maka pengadaan harus segera ditingkatkan. 

“Jika masalahnya pada SEM yang kurang, langkah-langkah seperti penambahan personel atau pemberlakuan lembur akan coba diberlakukan,” katanya.

Demikian juga dengan kendala cuaca pada tiap pekerjaan. 

Alwan menekankan pentingnya langkah-langkah ini agar deviasi pekerjaan tidak terlalu jauh sehingga dapat selesai pada Desember. 

Rencana percepatan ini akan dievaluasi dan dimonitor kembali. 

“Selain itu, opsi pergeseran anggaran dan penggunaan APBD-P juga menjadi instrumen yang digunakan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran,” pungkasnya.

(*)