Kepala Sekolah di Lombok Timur Segera Dirotasi 

Ringkasan Berita:

• Ratusan kepala sekolah di Lombok Timur akan segera dirotasi karena banyak di antaranya memasuki masa pensiun atau telah habis masa jabatannya.

 

• Penempatan kepala sekolah harus memenuhi syarat lulus tes calon Kasek, dan proses rotasi ini tertunda karena sistem yang dinilai berbelit serta harus melalui verifikasi BKN.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ratusan kepala sekolah di Lombok Timur bakal segera dirotasi dalam waktu dekat. 

Sekertaris Dinas Pendidikan dan Budaya (Dilbud) Lombok Timur Lalu Bayan Purwadi mengatakan, rotasi terhadap kepala sekolah tersebut dilakukan dikarenakan banyak kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.

"Di antara Kasek (kepala sekolah) yang dirotasi ini, puluhan orang di antaranya memasuki masa pensiun, serta banyak di antaranya masa jabatannya habis dua periode," katanya pada Rabu (26/11/2025).

Menurut Purwadi, untuk penempatan pejabat Kasek, harus memenuhi syarat seperti pernah mengikuti tes calon kepala sekolah dan persyaratan lainnya.

"Penempatan jabatan kepala sekolah ini, mereka telah mengikuti tes calon bakal Kepala sekolah," Sebutnya.

Sedangkan nama nama calon Kasek ini telah diusulkan tinggal menunggu hasil verifikasi dari BKN.

"Proses rotasi kasek ini sekarang sangat ribet, dan rotasi Kasek inipun dilakukan karena banyak di antara Kasek yang menjabat saat ini memasuki masa pensiun, serta telah melewati masa jabatan," sebutnya.

Baca juga: Jabatan 25 Kepala Sekolah di Kota Mataram Kosong, Disdik Segera Gelar Pelatihan untuk Penuhi Syarat

Sebelum rotasi yang dilakukan, nama-nama pejabat yang bakal dirotasi pun sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Nama pejabat Kasek inipun diverifikasi oleh BKN, ketika ada ditemukan yang tidak sesuai, BKN mengembalikan ke Dinas untuk dilakukan analisis kembali," Jelasnya.

Purwadi mengungkapkan, di Lombok Timur paling banyak dan paling cepat. Hanya saja tertunda saat ini karena sistem yang dinilai berbelit.

"Keterlambatan karena sistem,yang ribet, bukan disebabkan oleh bupati atau dinas," pungkasnya.

(*)