NTB
KSB Buka Lelang Jabatan Kepala Dinas dan Staf Ahli, Target Terisi Awal 2025
Penulis: Rozi Anwar | Editor: Wahyu Widiyantoro
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/pj-sekda-ksb-mulyadijpg.jpg){kind=small}
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar
TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Sebanyak 4 posisi jabatan kepala dinas atau pimpinan OPD di KSB bakal dilelang.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) KSB Mulyadi menyebut seleksi terbuka ini untuk mengisi Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) yang kosong.
"Jadi segera kita isi," ujarnya saat ditemui di ruangannya pada Kamis (12/12/2024).
Mulyadi menyebutkan jabatan yang dibuka seleksi adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Perekonomian dan Pembangunan.
"Sistemnya akan kita seleksi, kemarin saya tandatangani berkas pengumumannya dan akan kita mulai hari ini tahapannya," kata Mulyadi.
Baca juga: 11 Pejabat Lulus Seleksi Administrasi Lelang Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur
Seleksi terbuka JPT diupayakan selesai pada akhir Desember 2024.
Menurutnya jelang tutup tahun 2024 ini, nama peserta yang memenuhi syarat 3 besar oleh panitia seleksi telah disampaikan kepada bupati.
"Kita targetkan minggu pertama Januari 2025 sudah dilakukan pelantikan terhadap pejabat yang terpilih, karena kita tidak ingin ada posisi pimpinan OPD yang lowong di awal tahun," sebutnya.
Selain itu, masih ada jabatan eselon II yang kini masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) KSB.
Mulyadi mengungkapkan, posisi Plt. nantinya akan diisi melalui mekanisme rotasi (mutasi) pegawai.
"Jabatan asisten I fungsinya sangat vital sehingga harus diisi pejabat senior. Maka untuk mengisinya akan dilakukan pergeseran saja, tidak lewat seleksi terbuka," paparnya
Mulyadi mengaku sebenarnya seleksi terbuka pengisian 4 jabatan eselon II ini sebelumnya akan digelar pada bulan Oktober 2024.
Namun ditunda karena instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan alasan Pilkada 2024.
(*)
