MXGP 2024

Pj Gubernur NTB Ungkap Event MXGP Banyak Meninggalkan Utang Jadi Penyebab Pemda Menolak

Penulis: Robby Firmansyah
Editor: Sirtupillaili
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Para pembalap MXGP melaju di atas lintasan Sirkuit MXGP Selaparang, saat race 1, Minggu (2/7/2023). Dalam race 1 ini, Jorge Prado (Red Bull GasGas Factory Racing) keluar sebagai pemenang.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penyelenggaraan balapan Motor Cross Grand Prix (MXGP) 2024 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai penolakan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram.

Menyikapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi mengungkapkan alasan penyelenggaraan event tersebut menuai penolakan, diantaranya karena menyisakan banyak utang.

"Terakhir saya dengar bupati Sumbawa menolak karena ada utang, meninggalkan utang, di kota juga meninggalkan utang," kata Gita, Sabtu (1/6/2024).

Termasuk beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada MXGP sebelumnya juga harus ditanggung Pemerintah Provinsi NTB.Selain itu Pemerintah Kota Mataram juga tidak mendapatkan keuntungan dari pajak pelaksanaan MXGP tersebut.

Baca juga: Pemkot Mataram Tetap Tolak Even MXGP meski Pihak SEG Datang

"Saya dengar banyak panitia yang masih berutang kepada para pihak, kepada IMI (Ikatan Motor Indonesia) pusat, artinya kalau banyak meninggalkan utang berarti banyak pihak yang dirugikan," jelas Gita.

Lalu Gita juga tidak ingin menghadirkan event-event di NTB yang dapat menimbulkan utang baru bagi daerah. Ia justru mendukung event yang memberikan keuntungan bagi daerah.

"Kita tidak butuh yang begini, kita menghargai yang kreatif dan menguntungkan bagi daerah, IMI pusat mengadakan Kejurnas kita dukung, saya hadir dan lainnya," kata mantan Kadis Pariwisata NTB itu.

Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (Dok. Humas Pemprov NTB)

Terpisah, Ketua IMI NTB dr H Lalu Herman Mahaputra alias dr Jack menjelaskan, hingga saat ini IMI pusat belum mengeluarkan surat izin untuk melangsungkan balapan.

IMI NTB hanya memberikan surat lisensi kepada PT SEG sebagai syarat untuk mengurus izin kegiatan di daerah, sementara untuk izin balapan tetap menjadi kewenangan IMI pusat.

Sebelumnya, IMI pusat melayangkan surat kepada Federation International Motocyclisme (FIM) untuk menunda perhelatan MXGP di NTB.

"Itu masih belum dicabut, jadi kita tidak berani melakukan langkah lebih jauh kalau tidak ada perintah dari pusat," jelas dr Jack.

Sementara pelaksanaan event MXGP ini dijadwalkan pada akhir Juni dan awal Juli 2024, namun tempat penyelenggaraan masih belum mendapatkan izin.

(*)

Berita Terkini