Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H. M Juaini Taofik menggelar rapat terbatas bersama Tim Anggaran Pemer Darah (TAPD), Selasa (12/12/2023).

Rapat membahas keluhann guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) terkait isu pemotongan gaji yang akan dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.

Pada pertemuan itu sejumlah pihak hadir, diantaranya Asisten Bidang Administrasi Umum, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama jajarannya.

Juaini menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan mengurangi jumlah gaji standar yang seharusnya diterima para GTT tersebut.

"Bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para GTT yang membantu proses belajar mengajar di sekolah itu, tidak boleh dikurangi," tegasnya.

Dijelaskannya, honor GTT yang bersumber dari dana APBD nantinya akan dibayarkan selama tiga bulan.

Baca juga: Soal Pemotongan Gaji Guru Honorer, DPRD Lombok Timur akan Panggil Kadis Dikbud

Sisa dua bulannya akan dibayarakan melalui APBD 2024 pada awal tahun.

"Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024,” pesannya.

Juaini meminta persoalan tersebut dapat segera dituntaskan.

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Izzuddin menjelaskan pihaknya mengalokasikan Rp12,271 miliar melalui APBD untuk membayar honor 1.699 GTT dan 1.001 insentif sekolah swasta pada tahun 2023.

Namun perubahan status (migrasi) sekolah swasta (TK) menjadi sekolah negeri.

Baca juga: BPKAD Lombok Timur Sebut Pemotongan Gaji Guru Honorer Tidak Diperbolehkan

Kemudian juga ada sekolah yang dana BOS-nya dibawah Rp50 juta.

Maka ada penambahan gaji honorer 642 orang sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 1,2 miliar.

Alasan ini yang melatarbelakangi rasionalisasi gaji guru honorer.

Sesuai hasil rapat, dia berkomitmen untuk segera menuntaskan pembayaran honor sesuai standar dan jumlah yang telah ditetapkan di awal.

(*)