Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sedang disibukkan dengan pembayaran utang proyek ke sejumlah kontraktor.

Dalam laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari total utang Pemprov NTB sebesar Rp 300 miliar, kini tersisa Rp 75 miliar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan sejumlah hutang tersebut akan dibayar pada awal Juni 2023.

"Menurut penjelasan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) seluruh rekanan yang berutang akan dibayarkan. Hanya saja, harus bertahap hingga minggu pertama," ungkap Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda di ruangannya, Kamis (4/5/2023).

Isvie menjelaskan, Pemprov NTB hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 15 miliar, dan sedang mencarikan solusi untuk membayar utang Rp 75 miliar dimaksud.

Baca juga: Kontraktor Hendak Segel Mobil Dinas Gubernur NTB Buntut Protes Utang Proyek Belum Dibayar

Isvie menegaskan Pemprov NTB tidak akan menjual aset maupun melakukan pinjaman untuk melunasi utang tersebut.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB di bulan Mei 2023 cukup menggembirakan.

"Angka PAD dalam angka yang baik. Berkisar Rp187 miliar per bulan. Insya Allah akan ada penyelesaian terbaik," paparnya.

Sedangkan menurut laporan yang diterima Isvie, PAD NTB pada empat bulan terakhir sejak Januari hingga April 2023, berada di angka Rp 751 miliar.

Isvie optimis APBD NTB 2024 tidak akan terganggu terkait pelunasan utang ini.

Isvie menjelaskan, pembayaran utang yang dilakukan tidak menggunakan sistem tebang pilih.

Seluruh kontraktor akan menerima pembayaran utang.

Isvie mengungkap, sejumlah proyek yang belum dilunasi ini berasal dari proyek reguler, pokok-pokok pikiran DPRD NTB, hingga bantuan sosial.

"Proyeknya tidak berasal hanya dari DPRD NTB saja. Dari gubernur dan reguler juga," cetus Isvie.

Isvie menegaskan kembali penjelasan Gubernur NTB Zulkieflimansyah soal alasan mengapa utang ini telat dibayar.

"Pak Gubernur kan sudah menjelaskan. Persoalan Covid-19, persoalan bencana alam, ini kan menguras banyak sekali keuangan kita. Belum lagi banyaknya sumber pendanaan yang tidak mencapai target, contohnya Gili," tandas Isvie.

Gubernur NTB Jamin Utang Bakal Dibayar

Gubernur NTB Zulkifliemansyah menguraikan Pemprov tidak akan lari dari tanggung jawab.

"Pemprov NTB berkomitmen melunasi utang kontraktor yang ada di NTB. Beberapa bahkan sudah ada yang kita lunasi," kata Zulkieflimansyah, Rabu (3/5/2023).

Namun, Bang Zul sapaan akrabnya, mengimbau kepada kontraktor agar pelunasan biaya konstruksi di NTB dilakukan secara bertahap.

"Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, InsyaAllah di bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan," cetus Bang Zul.

Bang Zul juga meminta para kontraktor yang belum dibayar utangnya untuk tidak langsung menghadap ke Pemprov NTB melainkan mendatangi pihak penyedia proyek.

Baca juga: Penjelasan Gubernur NTB Zulkifliemansyah Soal Protes Kontraktor yang Tagih Pembayaran Utang Proyek

"Silahkan datangi orang yang memberikan pekerjaan. Komunikasikan ke orang tersebut atau dinas yang bersangkutan agar jelas duduk permasalahannya dan bisa kita selesaikan," ucap Bang Zul.

Bang Zul menilai, seluruh pemerintahan di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti Provinsi NTB soal keterlambatan pembayaran proyek akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Kita tidak ada yang menyangka kalau Covid-19 datang, sehingga anggaran yang tadinya untuk pembangunan harus dibayarkan untuk menyelamatkan jiwa orang," tutur Zulkieflimansyah.

"Tapi kami yakin akan menyelesaikan permasalahan ini dengan bertahap," tandas Bang Zul.

Kontraktor Gagal Segel Mobil Dinas Gubernur NTB

Sejumlah kontraktor di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambangi Pendopo Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Rabu (3/5/2023) untuk menggembok dan memasangi police line mobil dinas.

Ahmad Amrullah bersama Rahmatullah Jayadi tiba di Pendopo Gubernur NTB sekira pukul 11.05 Wita lengkap membawa gembok dan police line.

Setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah bersama rekannya kemudian mencari mobil dinas milik Gubernur NTB. Namun sayang, mobil yang dimaksud tak ada di tempat.

Setelah tak menemukan mobil dinas Gubernur NTB, mereka kemudian menyambangi Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Namun, di Kantor BPKAD mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD Samsul Rizal.

"Saya tadi di Pendopo, saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi," kata Amrullah.

Kedatangan mereka alasannya karena geram lantaran sudah jenuh pada janji Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang tak kunjung membayar utang proyek kepada para kontraktor di NTB.

"Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat, jangan zalim. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembol mobil dinas, ini kan dari pakak rakyat juga, hak kita," imbuhnya.

Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan.

Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor.

"Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan," ujarnya.

Ia pun menyayangkan sikap pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor.

Hal itu, kata Amrullah, membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya menilai pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan.

Ia pun menantang pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.

"Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan," ujarnya.

Amrullah menjelaskan, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur.

Ia menegaskan, Gubernur NTB jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja.

Ahmad Amrullah menekankan, jika dalam waktu dekat pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain lebih kongkret.

(*)