Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Indeks Keterbukaan Informasi Publik NTB tahun 2022 merangkak naik ke tiga besar dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi ketujuh.
Indeks KIP NTB hanya di bawah Jawa Barat dan Bali.
“Alhamdulillah, kenaikan peringkat ke posisi tiga besar secara nasional adalah buah kerja semua pihak yang mulai sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik," ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Suaeb Qury dalam siaran tertulisnya, Minggu (31/7/2022).
Menurut dia, adanya komitmen dan kolaborasi semua pihak, terutama Pemprov yang telah memberikan ruang bagi keterlibatan publik sehingga mendongkrak nilai Indeks KIP NTB.
Baca juga: Tim PPID RSUD Provinsi NTB Rakor Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Kenaikan Indeks KIP NTB berdampak pada terbangunnya iklim keterbukaan informasi yang sehat.
Hanya saja, dalam Indeks KIP NTB masih perlu diperkuat tentang keberpihakan, partisipasi, serta harmonisasi semua unsur dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal.
Apalagi, Suaeb berjanji, sedari awal dilantik menjadi ketua KI NTB, dirinya berkomitmen untuk mendorong NTB masuk dalam papan tiga besar dalam Monev keterbukaan informasi tahun 2022.
“Meski anggaran minim yang disediakan oleh Pemprov untuk KI NTB, akan tetapi kerja-kerja penguatan, partisipasi dan sosialisasi yang dilakukan dengan model swadaya dan kolaborasi dengan semua stakeholder. Kini, telah membuahkan hasilnya,” jelas Suaeb.
Mantan Ketua GP Ansor NTB itu, mengaku peningkatan Indeks KIP NTB yang masuk pada urutan tiga besar nasional sebagai provinsi yang informatif tersebut justru tidak gampang.
Sebab, lanjut Suaeb, diperlukan kerja keras dan perencanaan yang matang dan tepat sasaran terkait formula yang sudah ditetapkan oleh KI Pusat.
“Tapi, dengan kerja team work yang solid antar komisioner KI NTB selama ini. Alhamdulillah, sejak awal kami optimis untuk bisa menembus tiga besar itu. Terlebih, semua komisioner KI juga punya visi yang sama, bahwa enggak ada yang tidak bisa dilakukan asal solid dan kompak," tegas dia.
Baca juga: Komisioner Tanpa Perempuan, Mantan Ketua GP Ansor Pimpin Komisi Informasi NTB
Suaeb mengingatkan semua jajaran OPD lingkup Pemprov NTB agar terus memperkuat jejaring media sosialnya.
Selain itu, ia meminta agar para OPD lebih inovatif membangun branding keterbukaan informasi.
“Ujung tombak keterbukaan informasi di daerah adalah KI. Tapi karena posisi KI di NTB, belum sebanding dukungan dana hibah yang harus diterima, maka upaya yang kita lakukan hanya sebatas melakukan pembinaan dan pendampingan. Ini karena kerja yang bersifat teknis terkait pelatihan maupun kegiatan lainnya, belum bisa dilakukan, lantaran anggaran juga belum optimal,” tandas Suaeb.
(*)