Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Kisah murid SD yang harus keluar dari sekolah karena orang tua tak mampu lunasi SPP sekolah, ini langkah KPAI untuk masalah ini.
Seorang murid kelas 4 sekolah dasar (SD) di Sekolah Terpadu Putra 1, Jakarta Timur, dikeluarkan dari sekolah lantaran orangtuanya tak mampu melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). '
Orangtua siswa itu menunggak SPP sejak pertengahan tahun 2020.
Orangtua siswa tidak bisa membayar SPP lantaran pandemi Covid-19 telah merontokkan usaha rumah makan mereka.
Erlinda W, orangtua siswa itu, kemudian mengadukan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI).
Baca juga: Gubernur NTB Sentil Persoalan Sampah dan Toilet Kotor di Gunung Rinjani
Baca juga: Proyek WC Seharga Rp 196,8 Juta Diminta Dievaluasi, Anggota DPRD Kab Bekasi Soroti Kelas Tak Layak
Baca juga: Lalai Jaga Anak saat Berwisata, 2 Bocah Lombok Barat Tewas di Kolam Renang
Baca juga: Cara Mencairkan Dana Bansos PKH Rp 300 Ribu di Kantor Pos, Cek via caribdt.dinsos.jatengprov.go.id
Dikeluarkan pada Desember 2020
Sebelum siswa itu dikeluarkan dari sekolah, Erlinda lebih dulu menerima surat peringatan pada 11 Desember 2020 agar segera melunasi uang sekolah anaknya.
Dalam surat itu, Erlinda diharuskan melunasi iuran paling lambat pada 14 Desember 2020.
"Kayaknya dengan nominal sebesar itu saya enggak bisa melunasi. Saya akhirnya menghubungi wali kelas dan disambungkan ke kepala sekolah," kata Erlinda saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).
Baca juga: Pemkab Bekasi Tunda Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah
Baca juga: Sopir jadi Tersangka atas Kecelakaan Maut yang Menewaskan Chacha Sherly, Ini Hasil Olah TKP
Baca juga: Amel Anak Ussy Sulistiawaty Ulang Tahun Ke-16, Istri Andhika Pratama Tulis Harapan untuk sang Anak
Saat bertemu kepala sekolah, Erlinda diminta membuat surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW setempat agar mendapat keringanan biaya sekolah.
Namun, kala itu pengurus RT dan RW di tempat tinggalnya tak bisa ditemui.
Karena tak bisa melunasi SPP sekolah anak dan pihak sekolah tidak mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari pihak RT/RW, Erlinda kemudian mendapatkan pesan singkat dari kepala sekolah bahwa anaknya tak lagi bisa melanjutkan pendidikan di SD Terpadu Putra 1, terhitung mulai 23 Desember 2020.
Erlinda mengaku dia menunggak uang bayaran sekolah mulai April 2020. Total biaya yang dia belum lunasi Rp 13 juta.
Dia memastikan, dirinya bukan tidak mau bayar, tetapi tidak mampu bayar karena usahanya terdampak Covid-19.
"Siapa sih yang mau enggak bayar uang sekolah. Kami mau bayar kok, bukan enggak mau. Cuma gimana keadaan saya sekarang," kata Erlinda.
KPAI akan panggil Dinas Pendidikan dan sekolah
Retno Listyarti, komisioner KPAI di bidang pendidikan, mengatakan sudah mendapat laporan tentang kasus itu. Untuk memperjelas duduk perkara, dia akan memanggil pihak sekolah untuk diminta keterangan.
KPAI juga akan memanggil perwakilan pemerintah, yakni Dinas Pendidikan DKI, untuk dimintai keterangan.
"Ini kan sekolah swasta, tapi kan negara itu harus tetap memenuhi hak atas pendidikan kan dan dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah pengawas sekolah. Jadi kami akan memanggil sekolah, Dinas Pendidikan DKI dan Sudin Pendidikan Jaktim," kata Retno, Rabu.
KPAI akan meminta Disdik DKI Jakarta dan pihak sekolah mencari jalan keluar untuk masalah itu. Tujuannya agar siswa yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya mengenyam pendidikan.
Baca juga: Tak Mampu Bayar SPP karena Kesulitan Ekonomi Saat Pandemi, Siswa SD Ini Dikeluarkan dari Sekolah
Kedua pihak itu akan dipanggil KPAI pada Senin mendatang.
KPAI menyayangkan pihak sekolah yang dianggap merenggut hak anak dalam mengenyam pendidikan.
"Itu kan bukan urusan anaknya (menunggak SPP), itu urusan orangtua dengan sekolah.
Anak mestinya tidak mengalami ini, tapi untuk anak pemenuhan haknya harus dipikirkan. Terkait ini, tentu kami menyayangkan," kata Retno.
Menurut dia, seharusnya si anak diberi waktu untuk belajar sambil mencari sekolah lain yang mau menampung.
Dengan demikian, hak anak mendapat pendidikan tak terhalang urusan yang bersifat administrasi.
"Jadi selama belum dapat sekolah, dia harus dapat pendidikan di sekolah lama dulu. Pemerintahlah yang harus menjamin ini dan pemerintahlah yang harus jadi penengah," ujar Retno.