6 Kursi Penting OPD NTB Dilelang, Gubernur Iqbal Tak Ingin Asal Tunjuk

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi enam jabatan penting di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Seleksi ini menjadi bagian dari prioritas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam menata birokrasi secara lebih fokus dan terarah.

“Kita ingin fokus. Kita usulkan enam biar tidak terlalu banyak dan panselnya lebih fokus,” ujar Gubernur Iqbal kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

Langkah ini sekaligus menandai fase awal pengisian jabatan struktural pasca restu Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Keenam jabatan yang kini sedang dilelang mencakup posisi Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Hukum.

Menurut Gubernur Lalu Iqbal, pemilihan keenam jabatan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Ia menilai posisi-posisi ini memiliki dampak langsung terhadap program strategis daerah, terutama dalam hal konektivitas dan pelayanan publik.

Baca juga: Produksi AMDK Asel Kembali Aktif, Bupati Lotim Minta OPD Ganti Air Minum di Kantor

Misalnya jabatan Kepala Dinas Perhubungan, memegang peranan penting untuk meningkatkan konektivitas di NTB, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Seleksi terbuka ini telah dibuka sejak 13 Agustus dan akan berlangsung hingga 27 Agustus 2025. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara: https://asnkarier.bkn.go.id.

Para pelamar diberi kesempatan memilih hingga tiga jabatan berbeda sesuai minat dan kompetensi. Dokumen persyaratan harus diunggah dalam bentuk softcopy (pdf untuk dokumen, jpg/jpeg untuk foto), dan paling lambat dikirim pada 27 Agustus pukul 23.59 WITA.

Seleksi ini terbuka bagi aparatur sipil negara dari NTB maupun dari luar daerah. Pemerintah Provinsi menekankan pentingnya kompetensi dan integritas bagi para calon pejabat tinggi pratama yang akan dipilih.

Meski hanya enam jabatan yang saat ini dibuka, Pemprov NTB masih memiliki sejumlah kursi kosong lainnya yang belum diisi. Di antaranya adalah jabatan Karo Organisasi, Karo Ekonomi, Karo Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).

Gubernur Lalu Iqbal memastikan proses pengisian akan dilakukan secara bertahap, mengikuti izin dan prosedur teknis dari pemerintah pusat.

(*)