Cara Ajukan KUR Pegadaian Syariah Juli 2025: Update Pencairan Rp 96 Triliun dan Simulasinya

TRIBUNLOMBOK.COM - Cara mengajukan KUR Pegadaian Syariah kini semakin mudah dengan pencairan dana yang telah mencapai Rp 96 triliun pada Juli 2025.

Program ini memberikan solusi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan sistem syariah yang aman dan transparan.

Simak langkah-langkah pengajuan serta simulasi cicilan yang bisa membantu Anda merencanakan keuangan dengan tepat.

Berikut Tabel Angsuran KUR Pegadaian Syariah 2025

Baca juga: Kredit Usaha Rakyat KUR BRI 2025 Sudah Bisa Diajukan, Begini Syarat, Tabel Angsuran dan Caranya!

Syarat KUR Pegadaian Syariah 2025

Dilansir dari situs resmi KUR Pegadaian, berikut adalah dokumen dan syarat yang wajib dibawa untuk pengajuan:

1. Melampirkan KTP

2. Melampirkan Kartu Keluarga (KK)

3. Surat Nikah (bagi yang telah menikah)

4. Surat Keterangan Domisili (jika alamat berbeda dengan KTP)

5. Memiliki Rumah Tinggal Tetap (dibuktikan dengan PBB atau SHM/SHGB)

6. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha (IUMK), SIUP yang diperoleh dari pejabat berwenang

7. Copy Rekening Listrik/air/telepon

8. Dan Dokumen lainnya jika diperlukan

Cara Ajukan KUR Pegadaian Syariah 2025

1. Nasabah melakukan pengajuan KUR

2. Nasabah menyerahkan dokumen persyaratan

3. Proses verifikasi data dan berkas nasabah

4. Survei oleh petugas dari Pegadaian

5. Konfirmasi jumlah pinjaman

6. Melakukan tanda tangan akad

7. Proses pencairan pinjaman

8. Mengangsur sesuai dengan tanggal jatuh tempo

Baca juga: Cek Kalender 2025! Februari Penuh Kegiatan Seru, Ada Long Weekend? Ini 50 Link Download Kalendernya!

Ketentuan KUR Pegadaian Syariah 2025

1. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo akad

2. Memiliki pendapatan rutin harian, mingguan atau bulanan

3. Memiliki usaha yang sah menurut syariat Islam dan undang undang yang berlaku

4. Wajib dilakukan pengecekan SLIK/SID dan SIKP

5. Calon Rahin tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan Program Pemerintah dan/atau belum pernah mendapatkan pembiayaan produktif dari Lembaga keuangan lain

6. Calon Rahin bukan ASN/TNI/POLRI

7. Lokasi Usaha berada dalam radius jarak maksimal 5 KM dari lokasi outlet penyelenggara Mikro.

Sumber: Pos Kupang