Gubernur Iqbal Berencana Bangun Sekolah Kesehatan Bertaraf Internasional di NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung program transformasi sistem kesehatan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Komitmen ini disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Tahun 2025 yang dihadiri Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Rabu (28/5/2025).

“Sistem kesehatan yang tidak lagi hanya bertumpu pada pengobatan penyakit. Tetapi justru bertumpu pada paradigma preventif dan promotif. Dan ini harus menjadi sebuah sistem kesehatan yang sustainable dan kita jaga bersama,” kata Iqbal.

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu juga menyampaikan rencana pengembangan Politeknik Kesehatan baik negeri maupun swasta di NTB agar dapat menjadi International Nursing School.

Baca juga: Bertemu Menkes, Lalu Iqbal Bahas Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Dokter di NTB

Dia berharap tenaga perawat dari NTB tidak hanya dapat bekerja di dalam negeri tetapi juga memiliki peluang untuk bekerja di negara-negara maju yang mengalami fenomena aging society.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan kepala daerah agar memberikan perhatian khusus terhadap bidang kesehatan. 

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan survei kepuasan publik, masyarakat menilai program kesehatan sebagai salah satu aspek yang sangat dirasakan dan diperhatikan.

Budi juga berdiskusi langsung dengan para bupati dan wali kota yang hadir.

Dia menyatakan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit daerah.

Namun juga mengingatkan pentingnya kemampuan manajerial kepala rumah sakit dalam mengelola keuangan secara baik. 

Ia bahkan menawarkan pendampingan kepada para kepala daerah mengenai tata kelola keuangan rumah sakit yang efisien dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu Gubernur Iqbal menyerahkan proposal yang berisi program-program strategis di bidang kesehatan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB. 

Ia menyampaikan pengharapan agar program-program tersebut bisa diakomodir Kementerian Kesehatan.

(*)