Ali BD Soroti Sentralisasi Kebijakan, Otonomi Daerah Kian Tergerus

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Pengamat Politik Daerah, Ali Bin Dchlan alias Ali BD menila sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki pemimpin bangsa yang punya pendirian kuat akan kemajuan bangsa. Hal ini terlihat dari otonomi daerah yang makin tergerus dan semua kebijakan yang ada di daerah bersifat sentralistik.

Menurut Mantan Bupati Lombok Timur dua periode itu, sejatinya, sebagai negara yang besar, pemimpin Indonesia secara kebudayaan harus berdiri di atas kepentingan semua kelompok dan suku bangsa yang ada. 

Di mana, sesuai hasil sensus Badan Pusat Statistik jumlah suku bangsa di Indonesia terdapat 1.340 tersebar di 38 provinsi dan 416 kabupaten dan 98 kota serta 83.971 desa.

"Pemimpin sekarang ini hanyalah pemimpin partai politik, bukan pemimpin yang mampu mempersatukan seluruh suku bangsa di tanah air," ucap Ali BD, Sabtu (26/4/2025).

Amaq Asrul sapaan akrabnya menjelaskan, terlihat dari kebijakan politik yang dinilai mengikis penghormatan terhadap keragaman daerah. Misalnya, dalam hal otonomi daerah, pengangkatan pegawai sekarang semuanya terpusat. 

Bahkan urusan kecil seperti makanan di sekolah sejatinya bisa diarahkan ke kantin sekolah kini turut diurus semua oleh penentu kebijakan pusat.

“Kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyentuh langsung di daerah semestinya langsung dikerjakan di daerah. Bukan kemudian menjadi lahan proyek dan bagi-bagi kue keuntungan,” tegasnya.

Seharusnya lanjut dia, hal-hal yang teknis seperti makan bergizi itu bisa saja diserahkan ke kantin sekolah. Kantin bisa mengelola menu lokal yang sesuai dengan kondisi sekolah. Bukan seperti sekarang ini terlihat semua diatur seragam dari pusat.

Baca juga: Penjelasan Ali BD Soal Dukungannya ke Iqbal-Dinda, Singgung Pengalaman Dunia Luas

Menurut Amaq Asrul, reformasi seharusnya membuka ruang bagi penguatan nilai-nilai lokal, tetapi justru semakin tergerus oleh kebijakan politik yang sentralistis. 

"Budaya Indonesia semakin terpinggirkan karena kebijakan politik yang tidak menghargai keragaman," tegas Amaq Asrul.  

Banyak lagi program yang semestinya menjadi urusan pemerintah daerah sekarang terus diambil oleh pemerintah pusat. Kewenangan di tingkat pemerintah daerah makin dibatasi. Semua kebijakan di negara ini di setor oleh keputusan politik dari para pemimpin politik pusat.

Pendiri sekaligus mantan Rektor Universitas Gunung Rinjani itu menilai Indonesia membutuhkan pemimpin bangsa, bukan sekadar pemimpin partai yang mampu menghargai dan mempersatukan seluruh elemen masyarakat, termasuk nilai-nilai kearifan lokal.  

"Sampai saat ini, kita belum punya pemimpin seperti itu. Yang ada hanyalah pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan partai, bukan kepentingan bangsa," pungkasnya.  

Dengan semakin kuatnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan lokal, banyak pihak berharap Indonesia segera melahirkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan jiwa bangsa, bukan hanya kepentingan politik sesaat.

(*)