KPU NTB Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada Senilai Rp19,1 Miliar

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengembalikan, sisa dana hibah sebesar Rp 19,1 miliar ke Pemerintah Provinsi NTB.

Sekertaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan, sisa dana hibah ini di pengaruhi oleh jumlah pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB.

Mengakibatkan biaya logistik, kampanye berkurang, tidak ada calon perseorangan, tidak terjadi pemungutan suara ulang dan tidak ada sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi.

"Karena kita asumsikan kemarin lima paslon dari partai ditambah calon perseorangan, tapi yang mendaftar tiga jadi itu berpengaruh terhadap penggunaan dana hibah ini," kata Ansori, Rabu (9/4/2025).

Untuk mendukung kelancaran tahapan Pilgub NTB lalu, Pemerintah Provinsi NTB menyerahkan Rp 138 miliar.

Ansori mengatakan, untuk kegiatan kedepannya, KPU akan membuat proposal baru untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi NTB misalnya program desa pelopor demokrasi yang saat ini jumlahnya masih 15 desa.

Baca juga: Prabowo Nyatakan Indonesia Siap Tampung Warga Gaza, Gelombang I Seribu Orang

Dia berharap sisa dana hibah yang dikembalikan ini bisa digunakan oleh pemerintah, untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ervan Anwar mengatakan, dana hibah yang dikembalikan oleh KPU ini akan dimasukkan kedalam kas daerah (Kasda).

"Sesuai aturan di NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) kalau memang ada sisa dikembalikan, jadi tidak harus habis," kata Ervan.

Dana hibah tersebut nantinya bisa digunakan untuk menutupi kekurangan pendapatan daerah, juga untuk mendukung program prioritas.

"Bebas untuk apa saja," jelas Ervan.

Ervan menjelaskan pengembalian sisa dana hibah ini bukan mencerminkan instansi tersebut tidak cakap dalam mengelola anggaran, berbeda dengan pengelolaan dana APBD.

(*)