Retribusi Pasar Lombok Tengah Jeblok, Dewan Endus Indikasi Kebocoran PAD

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar di Kabupaten Lombok Tengah jeblok. Realisasi hanya Rp1,7 miliar tahun 2024 atau 24,3 persen dari target sebesar Rp7,2 miliar.

Pasar Renteng di Kota Praya dan Pasar Jelojok di Kopang saat ini menjadi penyumbang terbesar dari sektor pasar. Sementara puluhan pasar lainnya masih belum optimal bahkan belum mampu menyumbang PAD. 

Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah Murdani yang dikonfirmasi Tribun Lombok mengatakan, tata kelola pasar harus diperbaiki agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan. 

"Karena itu kami mendorong terbentuknya tim terpadu lintas OPD dengan representatif masyarakat di dalamnya diikutsertakan. Karena kita berbicara tata kelola, maka kalau pengelolaan ketika mengangkut sampah maka harus koordinasi dengan dinas lingkungan hidup (DLH), soal parkir bisa dengan Bappenda atau dinas terkait," jelas Murdani kepada Tribun Lombok di Praya, Kamis (20/3/2025). 

Ia menilai, jika antar OPD mulai dari DLH, Bapenda dan sebagainya dibentuk menjadi tim terpadu maka diharapkan bisa lebih maksimal. Sehingga koordinasinya pula bisa lebih maksimal. 

Baca juga: Komisi II DPRD Lombok Tengah Terima Audiensi LAUK, Sepakat Perbaiki Tata Kelola Pasar Renteng

Menurut politisi Partai NasDem ini, PAD belum maksimal dari pasar karena terdapat banyak kendala di lapangan mulai dari pedagang sepi pembeli hingga pentingnya ditertibkan sistem pungutannya. 

"Karena di retribusi yang ada itukan per meter persegi itukan Rp2.125 per meter persegi. Untuk tarif sewa los Rp2.500. Kalau kios antara Rp5.000 sampai Rp10.000. Nah itu yang mungkin penting ditertibkan sehingga bisa menekan kebocoran," beber Murdani. 

"Semua pasar di Lombok Tengah sedang berbenah. Kalau dikatakan bagus, ya masih belum tapi upaya ke arah situ (pembenahan) sangat mungkin kita lakukan sehingga perbaikan tata kelola pasar ini bisa berimplikasi pada peningkatan PAD," ujar mantan Direktur Walhi NTB 2013-2021 ini. 

Saat ini pasar di Lombok Tengah dikelola kepala unit pelaksana teknis (UPT) pasar. Retribusinya langsung masuk ke PAD. 

Selama tiga tahun berturut-turut target PAD dari retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah tidak pernah tercapai. 

Namun, dibandingkan target tahun-tahun lalu, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada Oktober 2023, realisasi mencapai 18 persen, Oktober 2022 mencapai 19 persen, dan Oktober 2024 mencapai 24,3 persen.