NTB
Fahri Hamzah Singgung Biaya Pemilu Mahal, Minta Pejabat Tak Ganggu Uang Rakyat
Penulis: Toni Hermawan | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan (PKP) Fahri Hamzah menyinggung biaya Pemilu mahal yang berdampak pada kebijakan pemerintahan.
Menurut politisi Gelora ini, untuk bertarung di Pemilu, tak jarang calon harus menjual rumah hingga tanah. Sehingga ketika terpilih banyak berfikir cara membalikan modal.
"Gaji kecil, akibatnya apa uang rakyat diganggu," kata Fahri Hamzah disela-sela acara peresmian Rumah Layak Huni (RLH) di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamata Raba, Kota Bima, Senin (23/12/2024).
Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando, rakya kocar-kacir, para politikus bertengkar tidak jelas.
"Pemilu ongkos mahal, pejabat publik ikut pemilu ngutang, habis pemilu uang negara digarong untuk bayar hutang Pemilu," kata Fahri disambut tepuk tangan dan teriakan tamu undangan.
Kendati demikian Fahri juga mengingatkan warga yang kerap mengambil uang untuk memilih paslon tertentu.
"Tapi rakyat minta money politik, ah gak usah bohong," timpalnya lagi.
Ia menyebut, Presiden baru Prabowo Subianto menyadari kelemahan Indonesia saat ini, adanya ada kesalahan struktur.
"Makanya ditata ulang sistem politik kita sama beliau," pungkasnya.
(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/Wakil-Menteri-Perumahan-dan-Kawasan-PKP-Fahri-Hamzah-34.jpg)