Johan Rosihan Wanti-wanti Pemerintah agar Hindari “Naturalisasi Pangan” untuk Capai Swasembada

TRIBUNLOMBOK.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah mengenai upaya mencapai swasembada pangan. 

Legislator asal Dapil NTB II ini menyebut  pemerintah perlu memperhatikan persoalan mendasar mengenai pangan khususnya ketergantungan impor pangan. 

Dia meminta agar pemerintah menghindari “Naturalisasi Pangan” demi mencapai swasembada.

Naturalisasi dimaksud berupa produk pangan luar negeri yang kemudian diklaim menjadi program swasembada.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa selama 10 tahun terakhir tidak pernah terjadi peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor. 

“Sebagai gambaran tahun 2024 saja , impor beras telah meroket 121 persen demikian juga dengan produk pangan lainnya," terangnya dalam keterangan tertulis Jumat (13/12/2024). 

Baca juga: Johan Rosihan Sambut Baik Cita-cita Presiden Prabowo Soal Swasembada Pangan

Johan melihat tidak ada terobosan baru untuk menekan laju impor dan meningkatkan produksi pangan sehingga yang terjadi adalah “naturalisasi produk pangan”.

"Jadi produk pangan impor yang masuk dinaturalisasi sebagai pangan dalam negeri, dan jangan sampai hal ini terjadi mengingat negara kita adalah negara agraris yang besar,” papar Johan.

Johan menambahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak meningkatnya kebutuhan susu dan daging.

Padahal sebelumnya juga memang kurang produksinya di dalam negeri.

Maka situasi ini tidak boleh membuat pemerintah tidak punya cara untuk memenuhinya selain impor dari luar. 

“Saya melihat harus ada kebijakan tegas untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pangan dalam negeri jika kita serius untuk swasembada.

Baca juga: Johan Rosihan Soroti Anggaran Ketahanan Pangan di RAPBN 2025, Sebut Tidak Sesuai Kebutuhan Petani

"Misalnya solusi pangan untuk program MBG ini adalah konsumsi Ikan dan pangan lokal yang memenuhi standard gizi seimbang” usul Johan.

Dia prihatin ketika melihat impor pangan pokok seperti beras telah mencapai 13,15 juta ton selama era Jokowi.

Demikian juga komoditas pangan lainnya seperti 97 persen kedelai berasal dari impor, 82 persen susu impor, hingga 70 persen gula impor dan lain-lain. 

"Di sisi lain program food estate harus jujur kita akui bahwa program tersebut telah gagal, maka berilah keberpihakan kepada petani agar menjadi aktor utama untuk mencapai swasembada pangan,” tutur Johan.

Johan menegaskan agar target swasembada pangan perlu diperjelas pemerintah untuk menghindari terjadinya naturalisasi pangan, 

Dia mengingatkan bahwa arget swasembada ini harus jelas seperti setiap tahun ada progres mengurangi impor pangan, peningkatan produktivitas setiap tahun secara nasional, meninggalkan pola food estate.

"Polanya harus beralih kepada pertanian presisi dan spesifik lokasi serta yang paling penting harus ada peningkatan kesejahteraan petani setiap tahun," tutup Johan. 

(*)