Johan Rosihan Wanti-wanti Pemerintah agar Hindari “Naturalisasi Pangan” untuk Capai Swasembada

Anggota DPR RI Johan Rosihan mengamati rendahnya peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor

Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Wahyu Widiyantoro
ISTIMEWA
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Johan mengamati rendahnya peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah mengenai upaya mencapai swasembada pangan. 

Legislator asal Dapil NTB II ini menyebut  pemerintah perlu memperhatikan persoalan mendasar mengenai pangan khususnya ketergantungan impor pangan

Dia meminta agar pemerintah menghindari “Naturalisasi Pangan” demi mencapai swasembada.

Naturalisasi dimaksud berupa produk pangan luar negeri yang kemudian diklaim menjadi program swasembada.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa selama 10 tahun terakhir tidak pernah terjadi peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor. 

“Sebagai gambaran tahun 2024 saja , impor beras telah meroket 121 persen demikian juga dengan produk pangan lainnya," terangnya dalam keterangan tertulis Jumat (13/12/2024). 

Baca juga: Johan Rosihan Sambut Baik Cita-cita Presiden Prabowo Soal Swasembada Pangan

Johan melihat tidak ada terobosan baru untuk menekan laju impor dan meningkatkan produksi pangan sehingga yang terjadi adalah “naturalisasi produk pangan”.

"Jadi produk pangan impor yang masuk dinaturalisasi sebagai pangan dalam negeri, dan jangan sampai hal ini terjadi mengingat negara kita adalah negara agraris yang besar,” papar Johan.

Johan menambahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak meningkatnya kebutuhan susu dan daging.

Padahal sebelumnya juga memang kurang produksinya di dalam negeri.

Maka situasi ini tidak boleh membuat pemerintah tidak punya cara untuk memenuhinya selain impor dari luar. 

“Saya melihat harus ada kebijakan tegas untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pangan dalam negeri jika kita serius untuk swasembada.

Baca juga: Johan Rosihan Soroti Anggaran Ketahanan Pangan di RAPBN 2025, Sebut Tidak Sesuai Kebutuhan Petani

"Misalnya solusi pangan untuk program MBG ini adalah konsumsi Ikan dan pangan lokal yang memenuhi standard gizi seimbang” usul Johan.

Dia prihatin ketika melihat impor pangan pokok seperti beras telah mencapai 13,15 juta ton selama era Jokowi.

Demikian juga komoditas pangan lainnya seperti 97 persen kedelai berasal dari impor, 82 persen susu impor, hingga 70 persen gula impor dan lain-lain. 

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved