KPK Turun ke Kota Bima, Pantau Cara Pemkot Cegah Korupsi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi dengan KPK. 

Harapannya mencegah dan mengawasi tindakan korupsi.

Pj Walikota Bima Mukhtar mengatakan,  beberapa hal terkait pembinaan dan pencegahan korupsi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bima.

Antara lain menerapkan pendidikan anti korupsi, membuka layanan pengaduan Korupsi pada bagian humas, memberikan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan terhadap korupsi, serta mengikut sertakan dua orang auditor untuk mengawasi  dan memeriksa dokumen laporan keuangan. 

"Ini semua adalah bagian dari pada komitmen Pemerintah Kota Bima di dalam menjaga dan mengawasi tindakan Korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah," kata Mukhtar saat rapat  koordinasi akselerasi pencegahan korupsi dengan KPK di aula Pemkot Bima, Senin (9/9/2024). 

Ia menyebut, pentingnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai fungsi pengawasan, dalam mencegah dan mengawasi tindakan korupsi," kata Mukhtar saat rapat  koordinasi akselerasi pencegahan korupsi dengan KPK di aula Pemkot Bima, Senin (9/9/2024).

Baca juga: Tunggakan PBB Kota Bima Capai Rp9 Miliar, KPK Turun Tangan

Ia menyebut, rapat koordinasi ini juga menyajikan berbagai strategi dan langkah konkret untuk mengatasi potensi korupsi.

Selain itu, terdapat diskusi interaktif dengan mendengarkan laporan-laporan dari beberapa Kepala OPD, terkait progres yang di capai oleh Pemerintah Kota Bima, antara lain laporan dari Kepala BPKAD Kota Bima, terkait progres sertifikasi aset bermasalah. 

"Laporan  terkait progres pengadaan barang dan jasa dan yang terakhir laporan dari Inspektur, terkait dengan progres capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Bima yang mencapai 35, 54 persen," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah Kota Bima dapat  efektif dalam menjalankan program-programnya tanpa adanya indikasi korupsi,  tetap berbenah dengan   koordinasi pencegahan, perbaikan administrasi secara teknis. 

"Harapannya  tercipta lingkungan pemerintah yang bersih,  jauh dari korupsi, dan di percaya oleh masyarakat," harapnya.

(*)