Masyarakat di Lombok Timur Keluhkan Layanan BPJS

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sejumlah warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluhkan pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) karena dinilai belum maksimal memberikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu kasus yang menimpa Mawardi, warga asal Desa Terara diduga dimintai uang 200 ribu rupiah oleh pihak puskesmas, karena ketidaktahuan dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat JKN.

Kasus Mawardipun mendapat sorotan dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM-NTB).

Saat ditemui TribunLombok.com, Bendahara LPKSM-NTB Sura'yah mengakui kasus yang dialami oleh warga atas nama Mawardi tersebut.

"Kasus Mawardi saya langsung uruskan BPJSnya melalui LP2M, itu terbit dan sebelumnya kami bawa untuk dioperasi di RS Provinsi, dan alhamdulillah operasi berjalan lancara," ucapnya, Minggu (11/5/2024)

Namun, lanjut dia, dua minggu berselang karena terlambat ditangani Mawardi menghembuskan nafas terakhir.

"Beliau telah meninggal karena mengalami kangker rahang, selama sakit tidak berani berobat apalgi opname karena keadaan finansial yang sangat miris sehingga pengobatan pun tidak di lakukan," katanya.

Kasus Mawardi tambah miris, lantaran setelah dicek KTP ia resmi terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan ia juga telah terdaftar sebagai kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh APBN.

Dengan kasus tersebut, Sura'yah menilai pelayanan BPJS belum maksimal.

Dikatakan Sura'yah akses BPJS bisa hanya dengan KTP. Namun masih banyak masyarakat awam yang belum paham dan belum yakin kalo cukup hanya dengan KTP.

"Mereka ingin memegang kartu BPJS, sehingga kami merasa upaya sosialisasi yang kami lakukan tersebut belum sepenuhnya bisa meyakinkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur Dimana kendati dengan hanya menunjukkan KTP, masyarakat belum sepenuhnya bisa terlayani," sebutnya.

Diakuinya, persoalaan BPJS ini tidak bisa selesai hanya dengan menggunakan KTP saja, memgingat banyak masyarakat kerap ditanya kepemilikan BPJS, padahal hanya cukup menggunakan KTP.

"Dan Biasanya karena masalah NIKnya tidak sesuailah, tanggal lahir, bahkan domisilis, jadi mereka harus mempersiapkan berkas dulu, padahal orang masuk ke rumah sakit itu dia pertaruh nyawa," tegasnya.

Sehingga kata dia, banyak masyarakat yang mengeluh khusunya di desa Terara. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah desa Terara juga memperbarui data masyarakat.