Adhar Hakim Desak Pj Gubernur NTB Lakukan Normalisasi Tata Kelola Birokrasi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Hari ini, Selasa, 19 September 2023, Lalu Gita Ariadi dilantik menjadi Penjabat Gubernur NTB oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, di Jakarta.

Selama setahun lebih, Lalu Gita akan mengambil estafet kepemimpinan di masa transisi sampai pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar.

Posisi Lalu Gita sebagai Pj gubernur sangat strategis sampai gubernur baru terpilih.

Adhar Hakim, pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus mengharapkan, Lalu Gita benar-benar memaksimalkan tugas yang diberikan kepada dirinya.

Salah satu isu yang sangat krusial menurutnya adalah penataan birokrasi yang selama ini masih karut marut.

Adhar Hakim menilai dalam lima tahun belakangan, penataan birokrasi Pemprov NTB sangat tidak efektif.

"Penjabat Gubernur NTN Lalu Gita Aryadi harus menata kembali birokrasi dengan konsep kerja yang efektif dan lebih fokus pada isu-isu strategis. Waktu yang pendek sebaiknya berfokus pada hal-hal strategis," tegas mantan kepala perwakilan Ombudsman RI NTB ini.

Adhar Hakim menyarankan agar masa kerja yang tidak lebih dari 1,6 tahun berfokus pada isu strategis jangka pendek, namun dapat menjadi pijakan kebijakan jangka panjang.

Isu-isu tersebut antara lain normalisasi tata kelola birokrasi, penertiban belanja APBD, hingga merapikan sejumlah isu sosial dan hukum proyek nasional di NTB.

Diantaranya ITDC serta mengawal kontestasi politik berupa pilpres, pilgub, dan pileg.

"Siapa pun di NTB paham, isu penataan birokrasi selama lima tahun ini cukup krusial. Bayangkan dalam lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, terjadi proses mutasi hingga sedikitnya 40 kali," bebernya.

Jika dirata-ratakan, terjadi delapan kali mutasi setiap tahun.

Angka ini tentu, kata Adhar, bukanlah angka yang menyehatkan bagi iklim kerja birokrasi.

"Niat meningkatkan kinerja birokrasi menjadi pertanyaan besar di tengah kegelisahan dan motivasi kerja birokrasi yang melemah," katanya.

Kebijakan mutasi selama ini sangat subjektif. Bahkan tercatat ada seorang kepala OPD yang bergerak mutasi enam kali hanya dalam 2,5 tahun.

"Ini kurang mendasar," tegasnya.

Jika mutasi tersebut ditujukan agar kinerja membaik, hal itu patut dipertanyakan.

Menurutnya, greget kerja birokrasi tidak tercermin dalam capaian target goal capaian pendapatan asli daerah (PAD). Tercatat realisasi PAD hanya 83,69 persen pada tahun 2022 lalu.

Gerak kerja yang tercermin dalam APBD NTB tahun 2022 juga turun dari Rp 5,73 triliun di tahun 2021 menjadi hanya Rp 5,29 triliun pada tahun 2022.

Policy Plus juga mencatat, birokrasi juga tidak banyak menolong upaya menekan angka kemiskinan.

Prosentasi penduduk miskin pada September 2022 naik 13,82 persen.

Acuan-acuan ini tak bisa dilepaskan dari greget kerja birokrasi di NTB.

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 terhadap triwulan sebelumnya hanya tumbuh 0,60 % .

Jika mutasi sebanyak 40 kali selama lima tahun, lalu greget kerja birokrasi acuannya apa?

"Karena itu tugas besar Gita Aryadi adalah menormalkan kembali tata kelola birokrasi di lingkungan Pemprov NTB," katanya.

Hal ini menjadi prasyarat bagi kembali lancarnya roda kerja untuk menunjang percepatan kerja selama masa tugas penjabat gubernur.

"Tertib tata kelola anggaran juga menjadi PR Gita Ariadi," katanya.

Adhar Hakim menambahkan, di akhir masa tugasnya, Gubernur Zulkiflimansyah masih meninggalkan hutang belum terbayar pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 77 miliar.

Isu ini belum termasuk curat marut belanja pokok pikiran di lingkungan DPRD NTB yang terkesan mengganggu tata kelola APBD.

"Dalam masa kerjanya Gita Aryadi harus dapat mengembalikan proses tata kelola keuangan agar kembali pada relnya yakni penggunaan dan perencanaan anggaran yang lebih sehat," imbuhnya.

Di depan mata, penjabat gubernur juga sudah menunggu tantangan kerja untuk merapikan proses kerja proyek-proyek nasional di NTB, seperti merapikan target kerja ITDC di Mandalika.

Posisi Pemprov NTB sebagai developer atau penata keberlanjutan proyek-proyek nasional di ITDC perlu tangan dingin Gita Ariadi.

Mulai membiasakan cara berpikir birokrat di NTB sebagai intrpreneurship harus dimulai oleh Gita Ariadi.

Kemampuan Gita Ariadi dalam mengawal dinamika sosial politik kontestasi politik 2024 juga menjadi pertaruhan menarik penjabat gunernur.

Kuncinya adalah kemampuan mensinergikan posisi penjabat gubernur sebagai jabatan administratif dan tugas-tugas politik strategis.

Karena itu, menurutnya, kekuatan koordinatif dengan pemerintah pusat dan manajerial birokrasi serta mendekatan sosial dengan tokoh-tokoh NTB akan menjadi catatan menarik tugas penjabat gubernur NTB.

(*)