Kota Bima dan Sumbawa Terbaik 1 dalam Penghargaan Pembangunan Daerah se-NTB Tahun 2023

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kota Bima berhasil menorehkan prestasi gemilang pada penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi NTB tahun 2023.

Kota Bima menjadi kota terbaik pertama bersama Kabupaten Sumbawa.

Penghargaan diberikan langsung Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah kepada Pemkot Bima, pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB tahun 2024, di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram. Kamis (4/5/2023).

Penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi Pemprov NTB kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Serta pencapaian target pembangunan daerah dan inovasi pembangunan yang telah dilakukan.

Baca juga: Kota Bima Terbaik Pertama Daerah Penyusun Dokumen Perencanaan Daerah di NTB

Pemkot Bima dinilai memenuhi 3 indikator penilaian, yaitu capaian kinerja makro 2022, kualitas dokumen perencanaan, dan inovasi yang mendukung tematik nasional.

Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2024 mengangkat tema "Peningkatan produktivitas daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui sumber daya manusia dan lingkungan yang berkualitas."

Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah berharap, dalam perencanaan dan penyusunan dokumen RKPD, penguatan industrialisasi dan transformasi ekonomi melalui SDM diperkuat.

Hal ini untuk menggerakkan masyarakat memiliki gagasan dan inovasi ke depan.

"Industrialisasi akan memberikan nilai tambah pada produk UMKM-UMKM kita. Masyarakat tidak lagi menjual bahan baku keluar tapi harus mampu diolah untuk mendapatkan keuntungan yang besar," kata Zulkieflimansyah.

Bang Zul menegaskan, tidak sedikit orang-orang menyinyir tentang program industrialisasi.

"Tapi mereka tidak tahu bahwa perjuangan merubah mindset demi menikmati hasilnya ke depannya, butuh waktu yang panjang dan kesabaran yang intens," katanya.

Selain itu, program 1000 cendekia yang dikirim untuk kuliah di luar negeri merupakan aset yang akan dinikmati pada 10-25 tahun mendatang.

"Kita berharap anak-anak ini tidak usah dipaksa pulang ke NTB karena kalau dipaksa-paksa melawan biarkan mereka tinggal di luar negeri. Biarkan mereka menguasai kota-kota besar di Indonesia ini," harapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB Iswandi mengatakan, penyusunan RKPD tahun 2024 telah berjalan dengan baik.