Alasan Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Singgung Soal Anggaran Hingga Efektivitas

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus.

Pria yang familiar disapa Cak Imin itu mengungkapkan alasan dibalik usulan tersebut saat ditemui dalam kunjungannya ke Universitas Mataram pada Selasa (31/1/2023).

"Dasar yang pertama, anggaran Gubernur itu besar. Tetapi fungsinya hanya menjadi perwakilan, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Terjadi penumpukan di situ. Dia punya anggaran besar tetapi kewenangannya hanya perpanjangan tangan," kata Muhaimin Iskandar.

Dalam konteks hari ini, power dari seorang gubernur dilihat Cak Imin juga tidak begitu kuat.

Bupati dan Walikota yang notabene berada di bawah ruang koordinasinya sering tidak mengindahkan instruksi gubernur.

Baca juga: Cak Imin Isi Mimbar Kebangsaan di Universitas Mataram, Paparkan 5 Tantangan Besar Bangsa Indonesia

"Di sisi yang lain, Gubernur sekarang ngumpulin bupati sudah enggak didenger. Karena Gubernur ngomongnya sama saja, lebih baik langsung dipanggil menteri," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Dirinya pun menginginkan agar jabatan gubernur tak lagi jadi jabatan politis.

Atau lebih jauh lagi ia meminta agar jabatan gubernur dihapus.

"Itu alasannya, tidak efektif. Sehingga lebih baik posisi gubernur adalah posisi perpanjangan tangan pemerintah pusat, berarti sifatnya administratif. Kalau sudah administratif enggak usah dipilih langsung. Kalau perlu enggak ada jabatan gubernur," jelasnya.

"Hanya misalnya selevel dirjen atau direktur kementerian. Kemendagri misalnya administratur ntb dari pejabat kementerian. Sehingga efisien. Ini usulan yang agak revolusioner," imbuh Cak Imin.

Perubahan kebijakan tersebut kata Cak Imin bisa dimulai momentumnya saat pilkada 2024 nanti.

Anggaran yang sebelumny dialokasikan kepada gubernur tersebut bisa dipindahkan untuk semata-mata pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Momentumnya saat pilkada nanti. Mengakhiri pilkada untuk gubernur. 2024 presiden keluarkan perppu, DPR siapkan UU, anggaran kerjanya efisien, cara kerjanya efisien, duit lebih banya dibuang ke peningkatan SDM saja, jangan kerja yang lain cukup SDM saja. Kita lebih baik pakai baju yang enggak terlalu bagus tapi otaknya cemerlang," jelas Cak Imin.

(*)