Penangguhan Penahanan Ketua LSM Logis Fihiruddin Ditolak Penyidik Polda NTB

Tersangka kasus UU ITE Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Logis, Fihiruddin masih mendekam di rutan Polda NTB, sejak Jumat (6/1/2023) malam.

Penulis: Jimmy Sucipto | Editor: Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM/JIMMY SUCIPTO
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Logis, Fihiruddin tersangka kasus UU ITE memberi keterangan saat berjalan menuju sel tahanan usai pemeriksaan di Polda NTB, pada Jumat (6/1/2023). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tersangka kasus UU ITE Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Logis, Fihiruddin masih mendekam di rutan Polda NTB, sejak Jumat (6/1/2023) malam.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menjelaskan, penangguhan penahanan Fihir ditolak pihak Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB.

“Tidak ada penangguhan. Penangguhannya ditolak oleh penyidik,” ungkap Artanto di Polda NTB, Selasa (17/1/2023).

Alasan penolakan penangguhan itu pun disampaikan Artanto untuk mempercepat proses pemberkasan.

“Alasan penyidik intinya untuk mempercepat prosesnya dan semua berjalan normal,” tukas Artanto.

Baca juga: Polda NTB Bakal Cari Tersangka Baru Kasus BBM Ilegal di Lombok Timur

Saat disinggung masalah Restorative Justice (RJ) atau jalan damai di kasus Fihir, Artanto menuturkan belum mengarah ke RJ.

“Belum ada petunjuk untuk RJ, penyidik masih melakukan pemberkasan,” tandas Artanto.

Ketua Logis itu melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Senin 9 Januari 2023 lalu.

Upaya itu diajukan dengan alasan telah diatur dalam Pasal 22 Juncto Pasal 31 Ayat 1 KUHP.

Dalam permohonan tersebut, kliennya bersedia tetap taat dan patuh terhadap setiap tahapan proses pemeriksaan.

Untuk diketahui, pelaporan yang dilakukan oleh Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda ke Fihiruddin setelah Fihir tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan DPRD NTB dalam 2 x 24 jam terkait pertanyaan melalui group WhatsApp yang viral.

Pertanyaan itu terkait dugaan tiga Anggota DPRD NTB yang terciduk menggunakan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) saat melakukan kunjungan kerja di Jakarta.

Namun tiga anggota itu bebas setelah ditebus uang Rp 150 juta per orang.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved