Berita Bima

Inflasi Kota Bima Tembus Angka 6,54 Persen, Ini Penjelasan Pemerintah Kota Bima

Tingkat inflasi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga November 2022 menembus angka 6,54 persen. Berikut penjelasan Pemkot Bima.

Penulis: Atina | Editor: Sirtupillaili
TribunLombok.com/Atina
Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Tingkat inflasi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga November 2022 menembus angka 6,54 persen.

Meski demikian, Kota Bima tidak termasuk dalam daerah penyumbang inflasi Indonesia saat ini.

Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa mengungkap, ada 10 daerah di Indonesia yang berpotensi sebagai penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia.

Diantaranya Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Solok, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Luwu, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Merauke.

Nama-nama daerah tersebut mencuat dalam rapat pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara daring, di ruang rapat Wali Kota Bima, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Tekan Laju Inflasi, Pemerintah Kota Bima Siapkan Operasi Pasar dan Perkuat Pemberdayaan

Mukhtar menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) fokus pada beberapa komoditas yang memiliki peningkatan yang relatif tinggi daripada komoditas lainnya.

"Seperti ayam telur ras yang naik hingga 4,4 persen, secara keseluruhan di 27 provinsi yang mengalami peningkatan dan mencakup 304 kabupaten dan kota," kata Mukhtar.

Sedangkan beras naik 2,2 persen, menjadi komoditas yang menyumbangkan kenaikan harga di 21 Provinsi, mencakup 148 kabupaten dan kota.

Lalu cabe rawit menjadi komoditas yang menyumbangkan kenaikan hingga 15,5 persen di 13 provinsi dan mencakup 152 kabupaten dan kota.

Kemudian daging ayam ras meningkat hingga 5,7 persen, menjadi komoditas yang menyumbangkan kenaikan harga di 13 provinsi yang mencakup 142 kabupaten dan kota.

Lalu cabe merah naik ke 7,5 persen menjadi komoditas, yang menyumbangkan kenaikan harga di 10 provinsi mencakup 127 kabupaten dan kota.

Mukhtar juga mengungkap, rapat pengendalian inflasi ini hampir setiap pekan diikuti pemerintah daerah dengan kementerian.

Menurut Mukhtar, berdasarkan penyampaian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, persoalan inflasi tidak hanya berkaitan dengan Indonesia saja, tapi global.

"Dampak dari perang Ukraina dan Rusia itu juga menjadi pemicu inflasi global, berpengaruh ke kita di Indonesia termasuk daerah," kata Mukhtar.

Mendag berharap ungkap Mukhtar, ada intervensi Pemerintah Daerah pada barang dan jasa pada minggu terakhir 2022.

"Apalagi sekarang bersamaan dengan Natal, tahun baru dan masa liburan sekolah," pungkasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved