Tak Digaji 29 Bulan, Karyawan PDAM Bima Kirim Surat untuk Presiden Jokowi

Sebanyak 50 orang karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima mengirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Mereka menuntut diberikan gaji.

Penulis: Atina | Editor: Sirtupillaili
Dok.Istimewa
Karyawan PDAM Bima yang kini melayangkan surat terbuka pada Presiden Jokowi RI. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Sebanyak 50 orang karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima mengirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi.

Surat terbuka ini dilayangkan setelah 29 bulan nasib mereka terkatung-katung sehingga menuntut keadilan.

Musannif, perwakilan 50 karyawan kepada media ini mengatakan, surat ini adalah untuk mencari keadilan atas nasib 50 Karyawan PDAM Bima NTB.

Mereka kini tengah berjuang menuntut gaji selama 29 bulan yang tidak dibayarkan oleh PDAM Bima NTB.

"Kami sudah menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung RI, hasilnya kami menang," tegasnya.

Baca juga: Kisah Warga Wera Bima Cari Keadilan ke BPN, Minta Tertibkan Sertifikat Ganda di Lahan yang Sama

Musannif kemudian membeberkan putusan-putusan pengadilan, yang telah dimenangkan di antaranya:

1. Putusan Nomor : 05/PDT.Sus.PHI/2022/PN.Mtr tanggal 21 April 2022 Jo.Putusan Kasasi nomor: 1303K/PDT.Sus-PHI/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

2. Putusan Nomor: 06/PDT.Sus.PHI/2022/PN.Mtr tanggal 21 April 2022 Jo.Putusan Kasasi Nomor: 1205 K/PDT. Sus-PHI/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

3. Putusan Nomor: 03/PDT.Sus.PHI/2022/PN.Mtr tanggal 21 April 2022 Jo.Putusan Kasasi Nomor: 1107 K/PDT.Sus-PHI/2022 tanggal 01 Agustus 2022.

4. Putusan Nomor: 04/PDT.Sus.PHI/2022/PN.Mtr tanggal 21 April 2022 Jo.Putusan kasasi Nomor: 1300 K/PDT.Sus-PHI/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

Selama menempuh proses hukum ungkap Musannif, Plt Direktur PDAM Bima mengeluarkan SK PHK sepihak tehadap 57 karyawan.

Tidak terima, sehingga karyawan menempuh jalur hukum lagi terkait SK PHK tersebut yang saat ini sedang berproses di PN Mataram.

Langkah lain yang telah diambil adalah dengan melaporkan dan menghadap Bupati Bima, juga anggota DPRD Kabupaten Bima.

Baik secara langsung, maupun bersurat namun tidak ada tanggapan sama sekali dan tidak mau mematuhi perintah putusan pengadilan.

Dalam surat tersebut Mussanif dan kawan-kawan juga mengungkap, jika PDAM Bima ini dipimpin seorang Pelaksana Tugas (PLT) Direktur selama kurun waktu 4 tahun sampai sekarang.

"Terhitung mulai 15 Agustus 2018 sampai sekarang," tambahnya.

"Bapak Presiden yang kami hormati, tolong dengarkanlah jeritan hati kami, anak isteri kami terlantar sekolah anak-anak kami terbengkalai semuanya," pungkas Mussanif.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved