Berita Lombok Timur

Klarifikasi Bapenda dan BPKAD Lombok Timur Soal Indikasi Kebocoran PAD

Bapenda Lombok Timur ingin pihak yang menyewakan aset daerah diusut aparat penegak hukum

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur, Lalu Mustiaref. Bapenda Lombok Timur ingin pihak yang menyewakan aset daerah diusut aparat penegak hukum. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin memberi klarifikasi soal indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sewa aset yang ditemukan Pansus DPRD tersebut.

"Itu perbuatan oknum," kata Muksin, setelah di Konfirmasi TribunLombok.com (6/12/22).

Mengenai penyewaan aset ini, Muksin telah berkordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Cara ini menurutnya langkah sebagai upaya penertiban PAD.

Baca juga: Dibanding 2021, Capaian PAD 2022 Lombok Timur Meningkat 63 Persen

"Selayaknya ini ditertibkan oleh APH, baik itu wajib pajak itu juga," cetusnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur, Lalu Mustiaref menyebut, penggunaan aset atau barang daerah ini terbagi menjadi dua macam.

Yang pertama, pengguna barang milik daerah langsung dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Yang kedua barang milik daerah yang tidak digunakan itu pengelolanya Sekretaris Daeah (Sekda) sebagai pengelola barang milik daerah Lombok timur," kata Lalu Mustiaref.

Dia mencontohkan, aset tanah pecatu eks kelurahan yang sudah tidak digunakan oleh OPD maka dikelola oleh Sekda.

"Menurut ketentuan barang yang tidak digunakan oleh OPD wajib diserahkan kepada Bupati," sebutnya.

Terkait dengan aset yang bocor, Mustiarief menyebut target PAD itu ada di OPD dan di Sekda sebgai pengelola barang.

"Termasuk pemanfaatan sewa-menyewa itu ada di OPD sebagai pengguna. Tapi barang yang tidak digunakan seperti eks- tanah pecatu kelurahan itu yang melakukan sewa-menyewa adalah Sekda," ungkapnya.

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 19 yang terbaru, barang yang ada di pengelola pemanfaatan sewa, pinjam pakai, kerja sama dan sebagainya itu dilakukan oleh Sekda setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved