KPK Jadikan Penyelesaian Aset Gili Trawangan 'Best Practice' Pencegahan Korupsi

Langkap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelesaikan kasus aset di Gili Trawangan menjadi praktik terbaik pencegahan korupsi di daerah.

Editor: Sirtupillaili
Dok.Dinsos NTB
Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah (tengah) saat diundang menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Bali, 24-25 November 2022. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Langkap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelesaikan kasus aset di Gili Trawangan menjadi praktik terbaik (best practice) pencegahan korupsi.

Karena itu, Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah beserta tim diundang menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Bali, 24-25 November 2022.

Seminar tersebut digelar KPK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Pemerintahan Badung.

Tema yang diangkat dalama seminar itu yakni "Best Practice Pemprov NTB, Penyelesaian Permasalahan Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan."

Dikutip dari materi pemaparan Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah pada seminar tersebut, ada empat langkah Pemprov NTB dalam menyelesaikan persoalan aset Gili Trawangan.

Baca juga: KPK Sita 3 Rekaman Telepon, Ada Suara Petinggi Partai dan Istri Pejabat Kota Bima

Pertama, Pemprov NTB menyerahkan dan meminta Kejaksaan Tinggi NTB untuk meneliti, mengkaji dan memberikan saran dengan merekomendasi dilakukan Adendum terhadap perjanjian kontrak produksi atau putus kontrak.

Kedua, Pemprov NTB memberikan peluang kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI) melakukan Adendum dengan syarat memasukkan masyarakat yang sudah menguasi lahan sebagai satu kesatuan dalam rencana pengelolaan di Gili Trawangan.

Ketiga, karena tidak adanya titik temu antara Pemprov NTB dengan PT GTI, maka Pemprov NTB meminta dukungan penyelesaian perjanjian kontrak produksi tersebut kepada Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk Presiden RI melalui Menteri Investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Keempat, dukungan fasilitasi oleh Satgas Percepatan Investasi Pusat berjalan beberapa kali.

Pertemuan antara Satgas, Pemprov NTB dan PT GTI dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Akan tetapi PT GTI tetap menginginkan Adendum dengan kondisi lahan di anggap kosong sehingga Pemprov NTB menolak keinginan PT GTI.

Pasca putus kontran dengan PT GTI, sambil menunggu gugatan PT GTI terhadap Pemprov NTB, baik itu gugatan administratif melalui PTUN maupun Perdata melalui Pengadilan Tinggi Negeri, Gubernur NTB membentuk Satuan Tugas Optimalisasi Aset Gili Trawangan dengan Keputusan Gubernur nomor: 032-506 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021.

Satgas ini memiliki tugas antara lain, melakukan identifikasi dan inventarisasi siapa dan apa saja yang dilakukan diatas lahan 650.000m2.

Satgas juga memiliki tugas kajian dan analisis terhadap permasalahan hukum pasca putus kontrak serta menentukan bentuk kerjasama optimalisasi aset.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved