Kuras Uang 9 Calon Pekerja Migran hingga Rp22 Juta per Orang, 2 Tersangka Dibekuk Polda NTB

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB menangkap dua orang dalam kasus pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural

Penulis: Jimmy Sucipto | Editor: Sirtupillaili
Dok.Polda NTB
Tim Polda NTB memeriksa salah seorang tersangka kasus pengiriman PMI non prosedural, Senin (7/11/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB menangkap dua orang dalam kasus pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural.

Dua tersangka yang ditangkap Polda NTB masing-masing berinisial SN (37) asal Sengkol, Pujut, Lombok Tengah dan HM (46) asal Sandik, Gunungsari, Lombok Barat.

Keduanya ditangkap Polda NTB karena melakukan rekrutmen calon PMI tidak sesuai prosedur, pada Senin 7 November 2022.

Dalam menjalankan aksi kejahatannya, kedua tersangka bahkan menarik uang sebesar Rp22 juta ke para korban.

"Para tersangka menjanjikan pelapor dan 8 (Delapan) orang lainnya akan berangkat bekerja menjadi PMI ke Negara Arab Saudi dengan biaya Rp22.000.000/orang, tanpa melalui prosedur penempatan PMI ke luar negeri," kata Direktur Reskrim Umum Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Polda NTB Kerahkan 2.148 Personel untuk Amankan Balap WSBK Mandalika 2022


Teddy Ristiawan menjelaskan, kedua tersangka dibekuk setelah tim Polda NTB mendalami laporan 9 orang calon PMI yang menjadi korban.

Para tersangka mengiming-imingi para korban untuk menguruskan administrasi dan pemberangkatan ke luar negeri.

Dana Rp22 juta yang ditarik untuk pengurusan poran, medical, dan pengurusan visa kerja.

"Sampai dengan dilaporkannya perkara tersebut, para tersangka hanya memproses medical dan paspor saja," kata Teddy Ristiawan.

Atas perbuatannya, dua tersangka diduga melanggar Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mereka dikenakan Pasal 81, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Sementara itu, Kasubdit 4 Ditkrimum Polda NTB AKBP Pujewati menjelaskan kronologis kasus tersebut.

Kasus bermula saat kedua tersangka mengiming-imingin 9 korban untuk berangkat menuju Arab Saudi untuk menjadi PMI.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved