WSBK Mandalika 2022
Pemkab Lombok Tengah Targetkan PAD Rp 4 Miliar dari Ajang WSBK Mandalika 2022
Pemkab Lombok Tengah menargetkan pendapatan asli daerah sekitar Rp 4 miliar dari ajang World Superbike atau WSBK Mandalika 2022 di Sirkuit Mandalika.
Penulis: Sinto | Editor: Sirtupillaili
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 4 miliar dari event World Superbike atau WSBK Mandalika 2022.
Bala WSBK Mandalika 2022 akan berlangsung 11-13 November 2022, di Pertamina Mandalika International Circuit.
Target ini jauh menurun jika dibandingkan saat MotoGP awal tahun 2022 lalu.
Saat itu Pemda Lombok Tengah mendapat PAD mendekati angka Rp 12 milar.
Penurunan target ini tidak terlepas dari harga tiket yang jauh lebih murah saat WSBK Mandalika 2022 dibandingkan harga tiket MotoGP.
Baca juga: Persiapan WSBK Mandalika 2022, Intip Pemasangan Timing Lap, Digital Flag, Paddock Show
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah Jalaludin menyatakan, target Rp 4 miliar ini didapatkan dari rencana jumlah penonton WSBK 45 ribu orang.
Jumlah penonton ini didapati dari hasil rapat koordinasi dengan MGPA belum lama ini.
“Perhitungan kita karena saya lihat animo masyarakat agak kurang juga jika dibandingkan saat MotoGP kuota penonton sampai 60.000 dan harga tiket saat MotoGP juga cukup tinggi. Tapi saat WSBK kuota hanya 45.000 karena grade saat WSBK lebih rendah dari MotoGP,” ungkap Jalaludin.
Terlebih, harga tiket kisaran ratusan ribu setelah adanya pemotongan hingga 50 persen untuk masyarakat Provinsi NTB.
Kisaran harga tiket mulai dari Rp 140.000 hingga Rp 500.000.
"Jadi kalau MotoGP Rp 12 miliar kurang sedikit pendapatan kita, maka sudah pasti kalau WSBK lebih rendah dari itu. Makanya kita hanya berani pasang target Rp 4 milia sampai Rp 5 miliar," terangnya.
Jalal menegaskan, capaian target ini dikalkulasikan dari pajak yang 15 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni adanya potongan pajak dari yang sebelumnya 20 persen.
Meski pemda belum memutuskan apakah ada pemotongan pajak lagi atau tetap mengacu pada 20 persen.
Jika nanti pajak 20 persen maka secara otomatis pendapatan daerah juga bisa semakin banyak.
