Pilkada 2024

DPRD NTB Minta Prioritaskan Anggaran Pilkada 2024, Baiq Isvie: Itu Wajib Hukumnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB mendorong agar anggaran untuk Pilkada 2024 menjadi salah satu prioritas.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
DPRD NTB Minta Prioritaskan Anggaran Pilkada 2024 - Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB mendorong agar anggaran untuk Pilkada 2024 menjadi salah satu prioritas.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda pasca-rapat paripurna penyerahan KUA dan PPAS APBD NTB Tahun Anggaran 2023, pada Senin (31/10/2022).

Diketahui pada tahun 2023, para peserta sudah memasuki tahun politik, yakni tahun persiapan untuk pelaksanaan perhelatan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Dipastikan mulai tahun anggaran 2023 dan 2024 nanti, NTB akan kembali mendapatkan beban tambahan untuk pembiayaan pelaksanaan pilkada.

Baca juga: PKS Bidik 10 Kursi DPRD Lombok Timur pada Pileg 2024

Menyikapi hal tersebut, Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen kuat untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada, sekalipun kondisi keuangan daerah masih belum sepenuhnya pulih.

"Itu wajib hukumnya kita anggarkan untuk melaksanakan pilkada, baik untuk KPU, Bawaslu dan Polri, semuanya biaya pilkada wajib kita akan anggarkan. Pokoknya itu menjadi prioritas kita," tegas Isvie.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bagaimanapun kondisi keuangan daerah nantinya, belanja Pilkada tersebut harus tetap dianggarkan.

Ia meyakini bahwa se-sempit apapun ruang fiskal daerah, anggaran pilkada harus menjadi prioritas utama.

Baca juga: Ketua Bawaslu NTB: Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pilkada 2024 Lebih Terbuka

"Kalaupun memang kondisi keuangan daerah masih tidak mencukupi, yang penting wajib itu kita upayakan, kita anggarkan. Karena itu ketentuan undang-undang, tidak ada istilah tidak bisa," tegasnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih sangat optimis semua agenda dan program ke depan masih bisa di atas oleh pemerintah daerah, meskipun kondisi keuangan saat ini masih punya beban hutang yang juga harus dilunasi.

"Meskipun masih ada beban utang, masih sangat bisa untuk kita anggarkan (Pilkada).  Semua bisa diatur, kalau tidak bisa itu berarti kita sudah kiamat, sepanjang belum kiamat, semuanya masih bisa diatur."

"Sekali lagi saya bilang, tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita mau, dan ini masih ada waktu," katanya.

Diketahui pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5,719 triliun lebih, atau terjadi peningkatan sebesar 1,14 persen dibandingkan dengan pendapatan pada APBD perubahan tahun 2022 yang sebesar Rp5,655 triliun lebih.

"Ya memang pendapatan diproyeksikan begitu, tapi dalam pembahasan nanti bisa saja kita minta eksekutif untuk menggenjot pendapatan supaya naik," katanya.

Diketahui sebelumnya, KPU NTB telah mengajukan anggaran untuk Pilgub NTB tahun 2024 sebesar Rp372 milyar. Kemudian Bawaslu sendiri mengajukan anggaran pengawasan Pilgub NTB sebesar Rp200 milyar lebih.

Dikonfirmasi ditempat yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) Lalu Gita Aryadi mengatakan pihaknya masih belum melihat detail regulasi terkait dengan penganggaran pilkada.

"Anggaran Pilkada kita masih menunggu, untuk kebutuhan apa saja, kan nanti ada peraturannya yang lebih detail nanti," ucapnya.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved