Berita Kota Bima

Kondisi Terkini Ruang Kerja Wali Kota Bima, Kosong Tanpa Kursi dan Meja

Kondisi terkini ruang kerja Wali Kota Bima, kosong melompong tanpa kursi dan meja. 

Penulis: Atina | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
DOK. ISTIMEWA
Kondisi Terkini Ruang Kerja Wali Kota Bima, Kosong Tanpa Kursi dan Meja - Sofa dan meja kerja saat diangkut ke atas mobil, setelah dikeluarkan kuasa hukum mantan bendahara di Pemkot Bima, Rabu (19/10/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Kondisi terkini ruang kerja Wali Kota Bima, kosong melompong tanpa kursi dan meja. 

Kondisi ini terlihat pada Kamis (20/10/2022) pagi, saat sejumlah anggota dewan Kota Bima melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). 

Namun kondisi ruang kerja yang kosong ini, hanya bisa dilihat dari kaca pintu saja karena terkunci. 

Sedangkan ruangan yang dibuka, hanya pada ruang pertemuan wali kota saja. 

Baca juga: Meja dan Kursi di Ruang Kerja Wali Kota Bima Diambil, Dewan: Memalukan dan Mencoreng Marwah!

Lalu bagaimana Wali Kota Bima bisa bekerja jika meja kerja tidak ada?

Iskandar mengaku, Wali Kota Bima tetap bisa bekerja meski tidak ada meja kerja di ruangannya. 

"Sementara ini, pak wali bekerja di ruang rapat," jelasnya. 

Baca juga: Sofa dan Meja di Ruang Kerja Wali Kota Bima Diduga Disita Rentenir? Ini Penjelasan Pemkot


Jika ada tamu, baik daerah maupun tamu luar, akan diterima di ruang rapat yang sementara ini jadikan ruang kerja. 

"Akan tetapi, terkait kekosongan ruang kerja Wali Kota, akan dipertimbangkan," katanya. 

Mantan Camat Mpunda ini menjelaskan, sofa dan meja kerja Wali Kota Bima, telah diambil kembali oleh mantan bendahara di Kota Bima, karena fasilitas tersebut dibeli pakai uang pribadi. 

Pengambilan barang juga kata dia, sudah melalui prosedur.

Kemudian sudah ada proses administrasi, melalui kuasa hukum yang bersurat terkait pemberitahuan pengambilan barang. 

Lalu pemkot melakukan klarifikasi sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Inspektorat, terkait barang tersebut benar tidak tercatat di dalam inventaris barang milik daerah.

"Sehingga mengizinkan barang-barang tersebut untuk dikeluarkan," pungkasnya. (*) 

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved