Dikes Kota Bima Buka Suara Soal Dugaan Kolusi Perekrutan Nakes Tenaga Kontrak

Dikes Kota Bima mengaku akan memperbaiki sistem perekrutan tenaga kesehatan kontrak

Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA
Kepala Dikes Kota Bima Ahmad menemui massa aksi tenaga kesehatan, Senin (3/10/2022). Dikes Kota Bima mengaku akan memperbaiki sistem perekrutan tenaga kesehatan kontrak. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima buka suara menanggapi dugaan kolusi dalam perekrutan tenaga kesehatan kontrak di Kota Bima.

Dugaan kolusi perekrutan Nakes di Kota Bima terungkap dalam aksi demonstrasi pada Senin (3/10/2022).

Sejumlah Nakes di Kota Bima menyebut praktik kolusi ini berupa perekrutan tenaga kontrak yang baru saja menjadi sukarela beberapa bulan.

Baca juga: 7 Nakes di Kota Bima Diintimidasi Buntut Bongkar Dugaan Praktek Kolusi Perekrutan Tenaga Kontrak

Kondisi tersebut berbanding terbalik, dengan Nakes di Kota Bima yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi tak kunjung mendapatkan SK kontrak.

"Ada yang baru jadi sukarela, tiba-tiba sekarang sudah dapat SK kontrak. Apa kami harus jadi selingkuhan pejabat dulu, baru bisa begitu?", ujar seorang nakes sukarela, yang namanya enggan dipublikasikan.

Kepala Dikes Kota Bima Ahmad tidak mengakui secara gamblang adanya praktek kolusi tersebut.

"Selama masa saya menjabat ini, kesalahan yang lalu akan diperbaiki," ungkapnya saat ditemui wartawan usai aksi demonstrasi berlangsung.

Ahmad mengatakan, perbaikan perlu dilakukan agar tidak terulang lagi praktek dan masalah yang sama.

Nantinya, ketika tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima menambahkan honorer di daerah maka pihaknya akan melihat lamanya nakes tersebut mengabdi.

Artinya, tegas Ahmad, masa pengabdian akan menjadi pertimbangan utama dalam perekrutan tenaga honorer atau kontrak.

"Kita kawal sama-sama nanti," pungkasnya.

Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela di Kota Bima ini sebelumnya menggeruduk sejumlah OPD di Pemerintahan Kota(Pemkot) Bima.

Nakes sukarela ini menganggap Pemkot Bima tidak mengakomodir Nakes sukarela dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved