Berita Bima

7 Nakes di Kota Bima Diintimidasi Buntut Bongkar Dugaan Praktek Kolusi Perekrutan Tenaga Kontrak

intimidasi terhadap Nakes di Kota Bima ini dalam bentuk arahan untuk tidak menuntut pengangkatan honorer ataupun gaji

Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA
Tenaga kesehatan (Nakes) sukarela di Kota Bima menunjukkan poster demonstrasi saat menggelar aksi, Senin (3/10/2022). Sejumlah Nakes mendapat intimidasi dalam bentuk arahan untuk tidak menuntut pengangkatan honorer ataupun gaji. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Aksi demonstrasi ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela di Kota Bima mengungkap dugaan praktek kolusi dalam perekrutan tenaga kontrak.

Para Nakes sukarela Kota Bima ini mengungkap banyak koleganya yang baru saja menjadi sukarela tapi sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) kontrak.

Akibat aksi buka suara ini, 7 Nakes di Kota Bima justru mendapat intimidasi untuk tidak mengajukan tuntutan.

Baca juga: Nakes Sukarela di Kota Bima Geruduk Kantor Pemerintah: Protes Data BKN, Tuntut Kejelasan Status

Seorang orator aksi Rizal mengungkap, intimidasi ini dilakukan Dinas Kesehatan terhadap 7 orang Nakes baru-baru ini.

"Intimidasi itu seperti meminta agar tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan tanpa menuntut gaji," ungkapnya, Senin (3/10/2022).

Nakes lain Lili menyatakan, ada sejumlah oknum Nakes sukarela yang baru beberapa bulan bekerja namun telah menerima SK Kontrak.

"Ini diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, jelas terjadi permainan," tudingnya.

Lili menjelaskan soal Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dikes, yang diklaim sebagai SK untuk para Nakes.

"Itu bukan SK, tapi rekomendasi yang isinya intimidasi," ungkapnya.

Lili mengutarakan kekecewaan para Nakes sukarela, sudah bekerja lebih dari 5 tahun tapi tidak pernah dianggap oleh negara.

Padahal, para Nakes selalu berada pada garda terdepan ketika wabah global Covid-19 melanda.

Pada berita sebelumnya, Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela di Kota Bima menggeruduk sejumlah OPD di Pemerintahan Kota Bima.

Mereka menganggap terjadi pelanggaran melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak mengakomodir tenaga sukarela dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved