Kasus Gratifikasi Lukas Enembe Bermuatan Politik, AHY Tuding Ada Intervensi Elemen Negara

Dalam empat tahun ini, Lukas sudah empat kali terkena serangan stroke. Sehingga ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara.

Editor: Dion DB Putra
KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI
Gubernur Papua Lukas Enembe. 

Kemudian, pada tahun 2021, AHY mengatakan, ketika Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia, upaya untuk memaksakan calon wakil gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang, hidup kembali.

Saat itu, Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Lukas

. "Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," terangnya.

Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 2022, Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur terpenting pada pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, serta adanya unsur kerugian negara.

"Tetapi, pada 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi, tentang Delik Gratifikasi," kata AHY.

Setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Lukas itu, dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, maka pertama, Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi.

"Untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga, mari kita hindari trial by the press," jelas AHY.

Willem Wandik gantikan Lukas

AHY juga menyampaikan, terkait kasus tersebut dan mendukung Lukas dalam upaya mencari keadilan serta berhalangan melakukan aktifitas partai, maka pihaknya menunjuk Willem Wandik sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.

Menurut AHY, hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 42 ayat 5.

"Saudara Willem Wandik adalah salah satu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saya berharap saudara Willem Wandik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Lebih lanjut, Partai Demokrat sangat menghormati dan memegang teguh rule of law, termasuk mentaati asas praduga tak bersalah.

Untuk itu, apabila di kemudian hari, Lukas Enembe tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 42 ayat 6.

"Tetapi, jika terbukti bersalah, sesuai dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani; maka kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa," jelas AHY.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved