Kasus Gratifikasi Lukas Enembe Bermuatan Politik, AHY Tuding Ada Intervensi Elemen Negara

Dalam empat tahun ini, Lukas sudah empat kali terkena serangan stroke. Sehingga ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara.

Editor: Dion DB Putra
KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI
Gubernur Papua Lukas Enembe. 

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe ditengarai bermuatan politik.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada intervensi negara dalam kasus tersebut.

Baca juga: Deretan Kasus Terkait Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi di Kasino

Baca juga: Papua Memanas: Massa Demo Tak Terima Lukas Enembe Dijadikan Tersangka, Ratusan Polisi Diterjunkan

AHY mengatakan, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Lukas, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan guna mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi, dan mencari solusi terbaik.

AHY mengaku alami kesulitan komunikasi dengan Lukas, karena kondisinya yang sedang sakit.

Diketahui, dalam empat tahun ini, Lukas sudah empat kali terkena serangan stroke. Sehingga ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara.

"Alhamdulillah, meski ada kesulitan, kami akhirnya bisa melakukan komunikasi dengan beliau tadi malam," kata AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dari hasil pertemuan itu, AHY mendengarkan penjelasan lengkap dari Lukas Enembe terkait kasus yang dugaan gratifikasi yang ditangani KPK tersebut.

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun melakukan penelaahan secara cermat terhadap kasus yang menimpa Lukas Enembe tersebut.

Pasalnya, membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir, AHY mencermati apakah dugaan kasus Lukas ini murni soal hukum, atau ada pula muatan politiknya.

"Mengapa kami bersikap seperti ini, karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas Enembe," ucap AHY.

AHY pun membeberkan soal pengalaman Partai Demokrat saat mengusung Lukas Enembe saat maju sebagai calon gubernur Papua di tahun 2017.

Dia menyebut, saat ini ada intervensi dari elemen negara, untuk memaksakan salah seorang bakal calon Wakil Gubernur, sebagai Wakil-nya Lukas dalam Pilkada 2018.

Padahal, kata AHY, soal penentuan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua dalam Pilkada Papua tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat. Apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya.

"Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum, apabila permintaan pihak elemen negaratersebut, tidak dipenuhi. Alhamdulillah, atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," jelas AHY.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved