Berita Bima

Proyek di Dinas PUPR Kota Bima Diduga Dikuasai 10 Perusahaan yang Dipinjam Keluarga Pejabat

Sejumlah perusahaan mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kota Bima yang diduga dipinjam keluarga pejabat ini berstatus CV

Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
TribunLombok.com/Sirtupillaili
Ilustasi proyek di Bima. Sejumlah perusahaan mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kota Bima yang dipinjam keluarga pejabat ini berstatus CV. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Patgulipat penggunaan dana APBD Kota Bima untuk keuntungan pribadi dan kelompok semakin mencuat.

Seorang sumber TribunLombok.com memberikan informasi dan dokumen terkait pekerjaan fisik di lingkup Dinas PUPR Kota Bima.

Kepada wartawan sumber ini menyebutkan, ada 10 perusahaan yang diduga menguasai proyek di Dinas PUPR Kota Bima sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Perusahaan-perusahaan ini, disebut masih berstatus CV (Comanditaire Venootschap) dengan nilai pekerjaan paling kecil hingga miliaran rupiah.

Baca juga: 10 Dokumen Kontrak Disita, Kepala Dinas PUPR Kota Bima Dipanggil KPK Lagi?

Dengan pertimbangan tertentu, TribunLombok.com menginisialkan beberapa nama perusahaan yang disebut sumber, yakni CV. ZJ, CV. BL, CV. NJ, CV. CB, CV. MT, CV. Y dan CV. B.

Sumber ini juga menyebutkan, jika perusahaan-perusahaan tersebut dipinjam atau disewa oleh orang terdekat pejabat tinggi di Kota Bima.

Seluruh proyek atau pekerjaan fisik itu, rata-rata berada pada Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima.

"Jumlah proyeknya ratusan. Kurang lebih, sudah 5 tahun sejak 2018 sampai 2022 ini," ungkapnya.

Hal menarik dari pengungkapan sumber ini adalah, dokumen perusahaan-perusahaan tersebut lah yang dikirimkan ke KPK.

Berupa kontrak dan Surat Perintah Membayar (SPM) proyek.

"Dalam dokumen kontrak sebuah pekerjaan proyek biasanya memuat gambar kerja, gambar detail, item pekerjaan, rincian biaya, Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan lain lain," bebernya.

Wartawan mencoba mengonfirmasi data ini ke Kepala Dinas PUPR Kota Bima, M Amin.

Baca juga: Kontraktor di Kota Bima yang Dipanggil KPK Blak-Blakan, Diminta Pasang Badan hingga Ganti Nomor

Amin hanya membenarkan, telah mengirimkan 10 dokumen data proyek dan kegiatan ke KPK.

Soal 10 perusahaan yang menguasai proyek di dinas yang dipimpinnya tersebut, ia enggan merespon dan mengarahkan wartawan untuk mengonfirmasi ke Dinas Kominfo Kota Bima.

"Silahkan ke Kominfo saja soal itu," jawabnya singkat.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved