Berita Lombok Timur

Pemda Lombok Timur Genjot Upaya Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak Lewat Implementasi Perdes

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mengatensi sosialisasi peraturan pencegahan perkawinan usia anak

DOK. HUMAS PEMKAB LOMBOK TIMUR
Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy pada acara Sosialisasi Peraturan Pencegahan Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada Selasa (28/9/2022) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Setiap desa di Lombok Timur kini telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) terkait pencegahan perkawinan usia anak.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemui kasus perkawinan usia anak di Lombok Timur.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mengatensi hal ini dengan menggenjot sosialisasi peraturan pencegahan perkawinan usia anak.

Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy membuat acara khusus Sosialisasi Peraturan Pencegahan Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada Selasa (28/9/2022) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.

Baca juga: Bupati Lombok Timur Rombak Kepala OPD, Berikut Nama dan Posisinya

Direktur Advokasi dan Hubungan Antarlembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wahidah P. mengapresiasi keberhasilan Pemda Lombok Timur dan Provinsi NTB terkait regulasi pencegahan perkawinan usia anak yang dinilainya penting.

Termasuk kaitannya dalam upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu fokus pemerintah saat ini.

"Pencegahan stunting dimulai dari hulu seperti pada masa anak dan mempersiapkan calon pengantin, dan sebagainya," jelas Wahidah.

Regulasi yang sudah ada akan menjadi referensi dan bahan diskusi sosialisasi sehingga dapat diimplementasikan serta diintegrasikan dengan program terkait.

Gender Transformative Officer United Nations Population Fund (UNFPA) Nurcahyo mengungkap bahwa pencegahan perkawinan usia anak membutuhkan kolaborasi semua pihak lintas unit.

Menurutnya, perkawinan usia anak merugikan banyak anak perempuan dan berdampak terhadap pendidikan yang selanjutnya akan mempengaruhi kesempatan mendapatkan pekerjaan layak dan pada akhirnya akan memperpanjang siklus kemiskinan.

Baca juga: Pemprov NTB Gandeng Plan Indonesia Percepat Upaya Penurunan Kasus Perkawinan Anak

Apalagi mengingat Indonesia memasuki bonus demografi.

Dia berharap pertemuan tersebut dapat mendiskusikan serta menghasilkan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas SDM.

Hadir pula pada acara ini perwakilan Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD) Hj. Ermalena, OPD teknis terkait, serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap anak dan perkawinan anak.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved