Berita Kota Bima

Bantah Diperiksa KPK Lagi, Kadis PUPR Kota Bima: Saya Kooperatif Berikan Data

Sempat dikabarkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kesekian kali, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Bima, M Amin buka suara.

Penulis: Atina | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA
Bantah Diperiksa KPK Lagi, Kadis PUPR Kota Bima: Saya Kooperatif Berikan Data - Kepala Dinas PUPR Kota Bima, M Amin. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Sempat dikabarkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kesekian kali, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Bima, M Amin buka suara.

"Saya baru sekali dipanggil dan diperiksa oleh KPK, saat permintaan klarifikasi dulu. Setelah itu belum pernah ada surat panggilan lagi," kata Kadis PUPR Kota Bima, M Amin.

Saat ditemui Rabu (28/9/2022), Amin mengaku beberapa waktu lalu KPK bersurat meminta tambahan data.

Data yang diminta, masih berkaitan dengan dengan data yang diserahkan lebih awal saat klarifikasi dilakukan bulan lalu.

Baca juga: 10 Dokumen Kontrak Disita, Kepala Dinas PUPR Kota Bima Dipanggil KPK Lagi?

"Dokumen tambahan yang diminta sudah kita kirim ke KPK. Saya pastikan sudah sampai kemarin (Selasa)," tegasnya.

Ditanya apa saja dokumen yang dikirim, Amin enggan membeberkan.

Ia hanya menyebutkan, jika dokumen tersebut berkaitan dengan seluruh pekerjaan dari tahun 2018 sampai 2022.

Selain itu, Amin memastikan jika dokumen-dokumen yang dikirimkan tidak berkaitan dengan dana rehab rekon Rp166 miliar.

Baca juga: Dua Bidang di Dinas PUPR Kota Bima Diduga Kerjakan Paket Proyek yang Sama

"Kalau yang itu ke BPBD, bukan di PUPR," tegasnya.

Amin menambahkan, KPK menyampaikan terima kasih atas sikap kooperatif yang ia ditunjukkan sejak kasus ini mencuat.

"Saya selalu kooperatif siapkan dan menyerahkan data yang diminta. KPK berterimakasih. Apakah KPK akan butuh dokumen lagi, kita lihat nanti," tandasnya.

Sebelumnya, Kadis PUPR dikabarkan kembali menerima surat panggilan dari lembaga anti rasuah Indonesia.

Panggilan yang dipenuhi pada Selasa (27/9/2022) tersebut, disebut sebagai panggilan ketiga untuk M Amin.

Saat mendapatkan kabar ini, wartawan sempat mengecek kehadiran M Amin dan pada saat apel pagi pegawai, ia tidak terlihat.

Bantahan jika Amin mendapatkan panggilan dari KPP lagi, sebelumnya sempat dibantah juga oleh Kadis Kominfo yang memastikan, jika M Amin ada di Kota Bima.

"Tadi ada rapat OPD di kantor Pemkot dan ada sekretaris dari pak kadis PUPR. Memang disuruh hadir duluan sekretarisnya. Pak Amin sendiri, ada pekerjaan yang harus diselesaikan," jelas Kadis Kominfo, H Mahfud kemarin. (*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved