Opini

Menanti Kenaikan Tarif INA CBGs

Sementara biaya pelayanan kesehatan dan beban operasional rumah sakit setiap tahun mengalami kenaikan.

Editor: Dion DB Putra
DOK PRIBADI
Dr. dr. Rohadi Sp.BS (K) 

Oleh Dr. dr. Rohadi Sp.BS (K)
Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Kesehatan FH Universitas Hang Tuah Surabaya
Ketua IDI Wilayah NTB

TRIBUNLOMBOK.COM - Surat yang dilayangkan ARSSI (Asosisi Rumah Sakit Swasta Indonesia) kepada Menteri Kesehatan tertanggal 14 september 2022 isi pokoknya tentang permintaan kenaikan tarif INA CBGs.

Baca juga: Bayi Kembar Empat Asal Kaboro Lahir di RSUD Provinsi NTB, Berat Badan 1 Kilogram

Baca juga: RSUD Provinsi NTB Gelar Kegiatan Rutin Mingguan Imtaq bagi Civitas Hospitalia

Sudah lebih dari enam tahun tarif yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam program jaminan Kesehatan (JKN) itu belum dinaikkan.

Sementara biaya pelayanan kesehatan dan beban operasional rumah sakit setiap tahun mengalami kenaikan.

Itulah sebabnya ARSSI melalui suratnya mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk menaikkan tarif INA CBGs sebesar 30 persen seiring dengan kenaikan harga barang, BBM, UMR yang meningkat serta kenaikan PPn.

Hal ini membuat resah kalangan pengelola rumah sakit, pemda dan tenaga kesehatan yang berimbas pada pelayanan berbasis pasien safety dan kesejahteraan tenaga kesehatan yang saat ini belum optimal dan berkeadilan.

Semenjak penerapan program JKN di Indonesia, ditemukan masih banyak permasalahan seperti masalah revenue collection, pooling, kontrol mutu pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Dalam sebuah seminar tentang JKN, narasumber DSJN, BPJS dan ahli dalam JKN mendiskusikan terjadinya tumpang tindih regulasi yaitu UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS yang multi interpretasi sehingga dianggap menjadi penyebab masalah-masalah tersebut.

Perwakilan DJSN memaparkan bahwa JKN terlahir dari jaminan sosial yang tujuannya mendudukkan hubungan konstitusional antara negara dengan warganegara.

Sampai saat ini, Perpres No.12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan sudah tiga kali direvisi dan hal ini menunjukkan adanya dinamika yang mengakomodir berbagai situasi yang ada.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved