Breaking News:

Berita Sumbawa Barat

Ada Dugaan Premanisme di Bintang Bano, Pegawai OP BWS Minta Pemerintah Turun Tangan

Balai Wilayah Sungai (BWS) usulkan pengelolaan tiket masuk Bendungan Bintang Bano dipegang langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

TRIBUNLOMBOK.COM/GALAN REZKI WASKITA
Pegawai OP BWS di Bendungan Bintang Bano, Budi Dwinarno. 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Galan Rezki Waskita

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Pegawai Operasi dan Pemeliharaan (OP) Balai Wilayah Sungai (BWS) usulkan pengelolaan tiket masuk Bendungan Bintang Bano dipegang langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebelumnya, sudah ada pembicaraan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bekat Monte turut mengelola tiket masuk.

Namun, pengunjung kerap mengeluh dengan pola yang diterapkan.

Pasalnya, karcis yang disediakan tidak bestempel resmi.

Baca juga: Wisata Lombok, Filosofi di Balik Nikmatnya Sate Bulayak di Lombok Barat

Pengunjung kemudian mempertanyakan arah uang penarikan tersebut.

Bahkan, ada anggapan uang itu digunakan oleh PO BWS.

Sementara PO BWS juga tidak bisa memberikan jawaban karena tidak tahu menahu.

Pernyataan ini diceritakan pegawai PO BWS Budi Dwinarno.

Baca juga: Praktek Ilegal Logging Diduga Terjadi di Kawasan Hutan Bendungan Bintang Bano

"Sebaiknya pemerintah saja yang langsung mengambil alih, bukan Pokdarwis," kata Budi dalam pandangan pribadinya, Sabtu, (17/9/2022).

Lebih lanjut, penggunaan sajam yang kerap dipakai oleh orang yang diduga oknum anggota Pokdarwis membuat pengunjung menjadi risih.

"Mereka (pengunjung) tidak rela uang mereka dipakai oleh pengelola yang lebih kurang kesannya seperti preman," kata Budi.

Sambungnya, cara-cara demikian dipandang tidak tepat apalagi didasarkan atas alasan orang lokal.

"Tidak bagus Pemerintah membiarkan hal ini, seperti premanisme itu ndak bagus. Karena masyarakat ada marah, tapi mereka ndak tau harus bilang ke siapa," jelas Budi.

Penarikan karcis biasanya bernilai 10 ribu rupiah untuk satu mobil dan 5 ribu rupiah untuk satu motor.

Saat ini, penarikan karcis tengah berhenti untuk alasan yang belum bisa dipastikan.

"Intinya pemerintah turun tangan langsunglah. Itu yang bagus," jelas Budi pada Tribunlombok.com.(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved