Imbas Isu Kenaikan BBM, IMM Lombok Timur Minta DPR Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Jangan Hanya Sepakat

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Soal isu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengundang reaksi dari berbagai kalangan tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa tapi juga dari kalangan mahasiswa.

Pimpinan Cabang (PC) ikatan mahasiswa Muhammadiyah ( IMM) Lombok timur mempertanyakan sikap dewan perwakilan rakyat (DPR) terkait kebijakan pemerintah yang beredar bakal menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi.

 Menurut mereka apabila harga BBM naik secara jelas akan membunuh aktivitas masyarakat dari berbagai sektor.

Ketua Bidang politik dan kebijakan publik PC IMM Lombok Timur Ar Yandis kepada TribunLombok.com, Jumat (2/8/2022) mengungkapkan kritikannya terhadap kinerja DPR yang selama ini menurutnya tak becus.

Baca juga: Jumlah Pemohon HAKI Melonjak, Warga NTB Serbu Kemenkumham

Ia menilai DPR hanya berani bersepakat di depan masyarakat saja, tapi di belakang bermain mata dengan kapitalis elit dan kelompok oligarki.

Menurut dia selama ini DPR hanya sebatas bicara di depan masa saja, selepas itu tidak ada lagi tindak lanjut secara administratif yang disampaikan ke pusat.

"Kalau betul-betul sepakat jangan hanya secara verbal dong tapi harus bertindak secara administratif," ucapnya.

kebijakan itu sangat mengkhianati nilai pokok Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Dirjen KI Apresiasi Animo Masyarakat NTB, Kanwil Kemenkumham NTB Diserbu Pemohon HAKI

"Tentu Kebijakan seperti ini sebagai bentuk ingkonstitusional pemerintah terhadap rakyat nya, sebab di  sisi lain masyarakat disuap dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di sisi lain masyarakat dibunuh dengan menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kesejahteraan rakyat itu menjadi hukum tertinggi, frasa itu juga dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

"sebagai bangsa itulah tujuan kita bernegara," tegasnya.

Masih kata dia, frasa keadilan dan kesejahteraan artinya kebijakan pemerintah harus merata dan tertuju pada dinikmatinya secara luas oleh masyarakat manapun dan kalangan apapun.

"Kebijakan ini (Kenaikan BBM) nantinya hanya menguntungkan kelas sosial tertentu dan merugikan kelas buruh, tani serta masyarakat miskin kebawah," ungkapnya.