Pemilu 2024

541 Hari Menuju Pemungutan Suara, Berkas 16 Partai Politik Dikembalikan KPU RI

Hanya 24 Parati politik yang diterima berkas pendaftarannya, sementara 16 partai politik lainnya berkas pendaftarannya dikembalikan oleh KPU RI.

ISTIMEWA/KPU KOTA MATARAM
Deretan bendera parpol saat sosialisasi di KPU Kota Mataram 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Laelatunni'am

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - 541 hari menuju pemungutan suara, sejumlah partai politik berlomba-lomba mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu.

Sejak dibukanya pendaftaran pada tanggal 1-14 Agustus, tercatat 40 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024.

Dari jumlah tersebut hanya 24 Parati politik yang diterima berkas pendaftarannya, sementara 16 partai politik lainnya berkas pendaftarannya dikembalikan oleh KPU RI.

Berikut 16 partai politik yang berkas pendaftarannya dikembalikan oleh KPU RI karena tidak memenuhi syarat.

Baca juga: HUT Ke-77 RI: Gubernur NTB Titip Pesan, Pemilu 2024 Harus Berjalan Damai

1. Partai Reformasi
2. Partai Femokrasi Rakyat Indonesia
3. Partai Beringin Karya
4. Partai Pelita
5. Partai Bhinneka Indonesia
6. Partai Negeri Daulat Indonesia
7. Partai Masyumi
8. Partai Damai Kasih Bangsa
9. Partai Pemersatu Bangsa
10. Partai Kedaulatan
11. Partai Kongres
12. Partai Pandu Bangsa
13. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
14. Partai Kedaulatan Rakyat
15. Partai Karya Republik
16. Partai Indonesia Bangkit Bersatu

Lebih jelas, berikut Tim TribunLombok.com rangkum beberapa poin yang tidak dipenuhi oleh keenam belas parpol sehingga berkas pendaftarannya dikembalikan.

Informasi ini dirangkum berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin.

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
3. Memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten atau kota di provinsi sebagaimana yang dimaksud pada huruf b.
4. Memiliki kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud huruf c.
5. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana yang dimaksud huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA.
6. Mempunyai Kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat provinsi dan kabupaten atau kota sampai tahapan akhir pemilu.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved