Bupati Lotim Angkat Bicara Tentang Penghapusan Honorer, Sebut Tak Mau Tergesa Ambil Kebijakan

Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy beri pesan kepada para honorer, agar tidak terlalu khawatir akan wacana penghapusan honorer.

Ahmad Wawan Sugandika/TribunLombok.com
Bupati Sukiman Azmy saat dimintai keterangan saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Lotim Senin (4/7/2022) 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Mengacu pada Surat Edar (SE) yang telah dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur lantas tidak mau tergesa-gesa dalam menentukan kebijakan terhadap tenaga Honorer, karena belum menerima petunjuk teknis dari pusat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy usai menghadiri sidang paripurna bersama DPRD Lotim senin (4/7/2022). 

"Yang ada itu adalah penertiban honorer, karena ada honorer yang masuk atas perintah tugas Kepala Dinas, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki Surat Keputusan (SK),"jelasnya.

Lebih lanjut Bupati menegaskan rekrutmen tenaga honorer untuk Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 sudah tidak dilaksanakan.

Baca juga: Jadwal Bioskop Lombok: XXI LEM, CGV Transmart Mataram, Cinepolis Mataram Mall, 5 Juli 2022

Namun pengusulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( P3K) untuk Lombok Timur sendiri merupakan yang terbanyak di Indonesia yakni berjumlah 4.600, tentu hal ini juga dilihat dari pertimbangan kemampuan keuangan Daerah. 

"Tahun 2023 ini tidak ada lagi pengangkatan honorer, sementara untuk pengangkatan sebelumnya kita tunggu petunjuk pelaksanaan dari pusat,"paparnya.

Sementara terkait kebijakan outsorcing , lanjut Sukiman, juga akan dibahas mengingat besaran pendapatannya mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sumbernya juga dari APBD.

Baca juga: Harga Tiket Mahal, Arus Penumpang di Bandara Lombok Tetap Normal

"outsourcing juga harus disesuaikan dengan kemampuan Daerah, lebih-lebih penggajiannya mengacu pada UMK,"Ujarnya.

Lebih Jauh Sukiman berpesan kepada seluruh Honorer Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk tidak khawatir, karena sejatinya tidak ada penghapusan honorer, melainkan penertiban, karenanya yang betul-betul memiliki SK Bupati itulah yang kemudian diusulkan menjadi P3K maupun Outsourcing. 

"Para honorer bekerjalah sebagaimana mestinya, jangan khawatir kalau memang memiliki SK Bupati,"pungkasnya.

Baca juga: Sekda Lombok Timur Juara Bulutangkis Kapolres Cup 2022

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved