Pemilu 2024

Alasan KPU Ajak Mahasiswa Jadi Petugas KPPS Pemilu 2024: Biar Tahu Sendiri Situasi di Lapangan

Para mahasiswa bekerja sama dengan KPU dalam hal partisipasi sebagai anggota KPPS pada Pemilu 2024

Tangkapan layar Youtube Tribunnews
Ketua KPU RI Hasyim Asyari. mengatakan kalangan mahasiswa banyak yang tertarik membangun kerja sama terkait kepemiluan sehingga KPU membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi petugas KPPS. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Rencana KPU RI melibatkan mahasiswa sebagai petugas KPPS saat Pemilu Serentak 2024 cukup beralasan.

Pertimbangannya terkait dengan strategi mencegah jatuhnya korban jiwa petugas KPPS karena masalah umur dan penyakit komorbid.

Di sisi lain, mahasiswa petugas KPPS Pemilu 2024 dapat memberikan pengalaman untuk yang kerap menyampaikan kritik.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan kalangan mahasiswa banyak yang tertarik membangun kerja sama terkait kepemiluan.

Baca juga: Ketua KPU Hasyim Asyari Risih Pemilu Disebut Pesta Demokrasi

Para mahasiswa, sebut dia, bisa bekerja sama dengan KPU dalam hal partisipasi sebagai anggota KPPS.

Hasyim mengungkapkannya saat berbincang dengan News Vice Director Tribun Network Domu D Ambarita, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Nantinya para mahasiswa yang bergabung dapat menjadi KPPS sesuai dengan domisili di KTP.

Sebab ketentuan UU Pemilu mengatur demikian.

Dijelaskan Hasyim, ada keuntungan dari kedua pihak dalam kerja sama ini.

Dari sisi mahasiswa, mereka bisa mendapat pengalaman kepemiluan secara langsung.

Sedangkan dari sisi penyelenggara pemilu, KPU akan mendapat suntikan anak muda yang punya semangat, tenaga, dan pendidikan baik.

Berikut ini petikan wawancara Hasyim bersama Vice News Director Tribun Network/Editor In Chief Warta Kota, Domu D. Ambarita, di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (15/6/2022) lalu.

Yang dilakukan KPU antisipasi menelan korban jiwa seperti pemilu tahun lalu?

Jadi begini ya, kalau orang meninggal itu sudah ada takdirnya.

Penyebabnya bisa macam-macam.

Sebagai sebuah perbandingan, pemilu 2014 ada juga sekitar 400an. Dan kemudian di 2019 ada sekitar 600-an.

Ini bukan hanya soal angka, tapi aspek kemanusiannya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Hasyim Asy'ari risih dengan sebutan pesta demokrasi untuk merujuk Pemilu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Hasyim Asy'ari risih dengan sebutan pesta demokrasi untuk merujuk Pemilu. ((TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN))

Baca juga: KPU Bikin Syarat Pembatasan Usia Petugas KPPS Pemilu 2024, Agar Tak Khawatir Meninggal saat Bekerja

Maka berdasarkan evaluasi yang sudah disampaikan Pemilu 2019 itu, soal para petugas yang meninggal.

Itu ada tim dari UGM, Kemenkes, ada tim dari IDI melakukan riset atau penelitian masing masing.

Kemudian ada kesimpulannya atau temuannya adalah kecenderungannya yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun.

Yang kedua kecenderungannya punya komorbid atau penyakit tambahan.

Dan kalau kita cek komorbidnya itu diantara hipertensi, serangan jantung, dan gula darah tinggi.

Sudah ada bawaan itu ditambah beban kerja yang tinggi, jadi kerjanya kan gak cuma kerja fisik, terutama teman teman pasti ada tekanan politik, tekanan mental.

Sehingga berdasarkan pengalaman tersebut, sudah kita adopsi di pilkada 2020 kemaren misalkan dengan situasi covid di 2020 dan juga berdasarkan pengalaman yang lalu, disarankan untuk penyelenggara maksimal 50 tahun.

Sehat, sehat atau bebas dari komorbid tiga jenis tadi.

Itu yang kita adopsi di pilkada 2020, nanti akan kita adopsi lagi untuk persyaratan menjadi penyelenggara yang tadi itu.

Ditambah situasi percovidan, sebisa mungkin vaksin dua kali. Juga merintis kampus-kampus kita ini itu kan ada program namanya merdeka belajar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari berpose usai wawancara khusus dengan Tribun Network di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari berpose usai wawancara khusus dengan Tribun Network di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ((TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN))

Merdeka belajar itu didorong supaya mahasiswa itu lebih banyak magang.

Dan nampaknya temen-temen kampus banyak yang tertarik membangun kerja sama pemilu dengan KPU.

Ya rata-rata untuk topik ini, menugaskan mahasiswa menjadi anggota KPPS bertugas di TPS nya masing-masing.

Karena ketentuan Undang-Undang Pemilu begini, bahwa anggota KPPS di setiap TPS itu bekerja di domisili yuridis sebagaimana KTP.

Dengan begitu maka, ada beberapa keuntungan di dua pihak.

Di satu sisi kampus bisa mempraktekkan magang, dan juga yang membutuhkan program merdeka belajar itu kemudian masuk menjadi petugas KPPS.

Baca juga: Rapimnas PKS 2022 Singgung Politik Uang, Ahmad Syaikhu: Jaga Jati Diri atau Terjebak Oligarki?

Di sisi lain, kami di KPU, mendapatkan suntikan tenaga yang fresh, anak - anak muda, well edu campaign, dan tugasnya di kampung halamannya masing - masing.

Karena anggota KPPS kan harus sesuai KTP.

Jadi kampus ketika menugaskan nggak usah kemana-mana, tugasnya di kampung halamannya sendiri-sendiri.

Dan juga sisi lain, temen mahasiswa yang kritis-kritis, kalau kemudian kemarin mengkritisi pemilu, nanti bisa tahu sendiri situasi di lapangannya belajar berpolitik ya, tapi bukan sebagai kontestan.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ajak Mahasiswa Jadi KPPS, Ketua KPU: Yang Suka Kritik Bisa Rasakan Situasi Lapangan

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved