Presiden PKS Masih Buka Kans Usung Zulkielfimansyah Tarung di Pilpres 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menghadiri acara konsolidasi pengurus DPTW dan DPTD PKS se-Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa siang, (22/3/2022).

Konsolidasi tersebut digelar di kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS NTB.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPW PKS NTB Yek Agil bersama jajaran anggota DPRD PKS.

Baca juga: Anies Baswedan Hadiri Acara Partai Demokrat di Jakarta, Kader Teriak Duet Maut untuk Pilpres 2024

Baca juga: Digadang-gadang Bakal Maju Pilpres 2024, Elektabilitas Puan Maharani Masih Minim

Agenda strategis itu dihelat guna memberikan kesamaan semangat dari DPP hingga ke akar rumput .

Menyongsong pemilu 2024, Presiden PKS berkomitmen menyamakan frekuensi semua kader.

Hingga pada akhirnya, PKS dapat meraih kemenangan di 2024.

Ahmad Syaikhu memberi pesan khusus kepada semua kader.

Menurutnya, jajarannya mesti mengkampanyekan politik silaturrahim.  

"Politik kami di PKS adalah upaya untuk mewujudkan politik silaturrahim, sehingga saya minta seluruh struktur dan kader untuk bangun terus jalinan silaturrahim ke berbagai elemen masyarakat dan stakeholder terkait," ujar Ahmad Syaikhu kepada awak media.

Capres-Cawapres PKS di 2024

Ahmad Syaikhu juga buka suara soal posisi PKS di konstelasi pilpres 2024.  

Sebelumnya, berdasar hasil putusan majelis syuro PKS yang ke-6, memberikan amanah untuk mengusung Salim Segaf Al jufri di pilpres 2024.

Salim Segaf Al Jufri memang bukan nama baru di kancah perpolitikan tanah air.

Sebelumnya, menjelang pilpres 2019, ia sempat digadang-gadang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertarung di pilpres.

"Kita sepakat melakukan penokohan bagi Habib, untuk kepentingan partai," beber Ahmad Syaikhu.

Tetapi ini, kata Anggota DPR RI itu tidak serta merta menjadi capres-cawapres.

Pihaknya secara berkala akan melakukan evaluasi, hingga nanti terbentuk koalisi permanen.

Untuk itu, PKS masih memungkinkan munculnya calon alternatif.

Hal ini akan menjadi bahan kajian majelis syuro PKS yang ke-7.

"Setelah 6 bulan, ini akan dikaji oleh majelis syuro, kalau nanti hasilnya harus memunculkan tokoh lain, kita akan munculkan," bebernya.

Sejumlah nama masuk dalam bidikan PKS.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden PKS secara eksplisit menyebut nama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

"Seperti misalnya Bang Zul (Gubernur NTB), atau juga Kang Aher (mantan Gubernur Jawa Barat), atau Dr Iwan Paryitno (mantan Gubernur Sumatera Barat), mereka yang sudah teruji menjadi kepala daerah," tukasnya.

Secara khusus, ia membeberkan figur Gubernur NTB itu sebagai sosok yang memiliki banyak prestasi.

Baca juga: Tak Hanya Prabowo, Ini Tiga Kader Partai Gerindra yang Berpotensi Maju di Pilpres 2024

Khususnya melakukan lobi-lobi politik yang beririsan langsung dengan proyek-proyek nasional.

"Saya salut dan apresiasi atas prestasi yang sudah dicapai oleh beliau, termasuk dalam konteks membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di negeri ini," kata Ahamd Syaikhu.

Faktanya, kata Ahamd Syaikhu proyek skala nasional dan internasional banyak muncul dari NTB.

Presiden PKS itu menyoroti khusus soal keberadaan Sirkuit Mandalika.

Sirkuit Mandalika merupakan kebanggaan Indonesia.

Dan hal tersebut, ucap Presiden PKS merupakan buah kinerja Bang Zul.

"Itu keberhasilan yang membuat Indonesia terkenal di tataran internasional," katanya.

Sebelumnya,  Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei elektabilitas menuju Pemilihan Presiden 2024. Hasilnya, di wilayah Indonesia Timur. Gubernur NTB Zulkieflimansyah menduduki posisi teratas.

Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8 persen.

Diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2 persen, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3 persen.

Namun, ia memberi penekanan.

Siapapun nantinya yang akan diusung PKS, akan sengat bergantung pada peta koalisi.

"Kalau capresnya dari jawa, tentu cawapresnya enggak mungkin juga dari Jawa juga. Bisa jadi dari NTB, maupun daerah lain. Itu yang akan kita bicarakan dengan partai koalisi" tukas pria asli Jawa Barat itu.

Yang pasti, pihaknya terus membangun komunikasi dengan partai lain guna menjajaki koalisi.

Ia memaparkan, peta koalisi menuju pilpres 2024 masih sangat dinamis.

Partai politik belum ada yang menentukan sikap.

Hal itu, kata Ahmad Syaikhu terjadi lantaran mayoritas partai politik masih terikat koalisi.

"Mereka belum leluasa untuk mengeluarkan uneg-uneg atau sikap yang jelas," tandasnya.

Ia berharap agar partai politik segera membuka suara terkait posisinya menuju pilpres 2024.

(*)