Survei Indikator Politik Indonesia: Mayoritas Warga NU Ingin Pemilu Tetap Digelar 2024

Tapi hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas warga NU memilih Pemilu tetap digelar tahun 2024

TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI
Ilustrasi Pemilu. Warga mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul di lapangan Pasutan, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2020) dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih mengemuka.

Penundaan Pemilu 2024 ini sekaligus membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo bergulir.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai wacana penundaan pemilu 2024 itu masuk akal.

Tapi hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas warga NU memilih Pemilu tetap digelar tahun 2024.

Baca juga: Tak Gubris Wacana Penundaan Pemilu, Bawaslu RI Mulai Matangkan Strategi Menuju Pemilu Serentak 2024

Baca juga: Pemilih Partai Golkar, PAN, dan PKB Tolak Penundaan Pemilu 2024

Baca juga: Politikus PKB Ajak Semua Pihak Rembuk Nasional Bahas Penundaan Pemilu 2024

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Kiai Staquf saat mengunjungi korban gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat pekan lalu, dikutip dari Tribunnews.com.

Survei Indikator Politik Indonesia pada 25 Februari-1 Maret 2022 menunjukkan warga NU tidak ingin Pemilu 2024 .

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3/2022) menguji pendapat itu melalui survei ke basis massa NU.

"Orang yang berasa dekat dengan NU-nya, meskipun Ketua PBNU-nya merasa bahwa penundaan pemilu masuk akal, namun 71,3 persen warga NU mengatakan pemilu tetap harus diadakan 2024," ucapnya, masih dikutip dari Tribunnews.com.

Penolakan pun datang dari warga Muhammadiyah dengan persentase yang bahkan lebih banyak lagi.

Burhan menjelaskan sebanyak 80,7 persen warga Muhammadiyah ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 mendatang.

"Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan pemilu legislatif 2019 kemarin milih partai mana, 9,7 persen responden kami memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Muhaimin," tegas Burhan.

Begitupun dengan pemilih PAN, tercatat ada 81,9 persen yang menolak penundaan pemilu. Menurut Burhanuddin, temuan ini cukup luar biasa.

"Pemilih PAN ini luar biasa, bahkan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan oleh Pak Zulkifli Hasan hanya direspons positif 13 persen oleh basis massa mereka," ucapnya.

Senada dengan PKB dan PAN, pemilih Partai Golkar mayoritas juga tak setuju penundaan pemilu berdasarkan survei IPI.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved